Para pegawai negeri sipil (PNS) ternyata belum bisa senyum sumingrah terkait kenaikan gaji. Sebab Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan kenaikan gaji baru akan terjadi bila sistem kerja sudah efisien. Artinya, jumlah pekerja bisa sesuai dengan yang dikerjakan, tidak kelebihan ataupun kekurangan orang.
"Omongan saya jangan dipotong-potong. Kan saya bilang kalau APBD DKI bisa sampai ratusan triliun, terus kita bisa efisiensi kerja, kan gaji PNS bisa naik," tutur Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, kenaikan gaji tergantung pada reformasi birokrasi yang digagas pemerintah DKI Jakarta sejak dirinya menjabat bersama Jokowi.
"Bisa berhasil atau tidak. Kalau satu jenis kerjaan dikerjakan tiga atau empat orang, bisa naik gaji," jelas pria 46 tahun itu.
Ahok menambahkan, sebenarnya saat ini upah tiap bulan yang didapatkan PNS sudah cukup. Tapi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintahan, pria berkacamata ini mencoba menerapkan pola kerja dan organisasi baru di dalam tubuh PNS.
"Sekarang buktinya PNS DKI saja (gajinya) Rp 6-7 juta. Bukan soal gaji sebenarnya, mereka punya pola dulu, baru beres," ungkap orang nomor dua di pemerintahan daerah Jakarta ini. (RZK)
"Omongan saya jangan dipotong-potong. Kan saya bilang kalau APBD DKI bisa sampai ratusan triliun, terus kita bisa efisiensi kerja, kan gaji PNS bisa naik," tutur Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, kenaikan gaji tergantung pada reformasi birokrasi yang digagas pemerintah DKI Jakarta sejak dirinya menjabat bersama Jokowi.
"Bisa berhasil atau tidak. Kalau satu jenis kerjaan dikerjakan tiga atau empat orang, bisa naik gaji," jelas pria 46 tahun itu.
Ahok menambahkan, sebenarnya saat ini upah tiap bulan yang didapatkan PNS sudah cukup. Tapi untuk meningkatkan profesionalisme pegawai pemerintahan, pria berkacamata ini mencoba menerapkan pola kerja dan organisasi baru di dalam tubuh PNS.
"Sekarang buktinya PNS DKI saja (gajinya) Rp 6-7 juta. Bukan soal gaji sebenarnya, mereka punya pola dulu, baru beres," ungkap orang nomor dua di pemerintahan daerah Jakarta ini. (RZK)
