Liputan6.com, Kebumen - Sedikitnya 16 orang terluka dalam bentrok TNI dan warga yang pecah di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2019).
Sebanyak 15 orang terluka karena pukulan, tendangan, dan kekerasan lainnya. Adapun satu korban lainnya terluka akibat tembakan peluru karet.
"Kejadiannya di Desa Brecong. Tadi pagi, masyarakat ke lokasi. Masyarakat sehari-hari juga berada di lokasi, karena petani kan," kata Sekretaris Urut Sewu Bersatu (USB) Widodo Sunu Nugroho.
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, bentrok TNI dengan warga ini terjadi saat ratusan warga menolak pemagaran lahan oleh TNI di Desa Brecong. Ketiga desa tersebut yakni, Desa Entak, Desa Brecong, dan Desa Setrojenar di Kecamatan Buluspesantren.
Kemudian, warga mendekati lokasi pemagaran. Namun, ternyata personel TNI telah membarikade area pemagaran dengan pasukan beratribut antihuru-hara bersenjata lengkap.
"Melihat aktivitas pemagaran, warga mendekati lokasi. Tapi kemudian, dari pihak TNI, dengan peralatan lengkap, dengan senjata laras panjang, dan dengan baju antihuru-hara, itu mereka mengusir masyarakat," dia mengungkapkan.
Warga kemudian sempat berdialog dengan TNI. Namun, suasana memanas sehingga berujung pada pengusiran dengan kekerasan. Bentrok TNI dengan warga pun kembali pecah mengulang peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Janji Bupati Kebumen
"Dengan pukulan, ada yang diinjak juga, kemudian juga ada yang tertembak peluru karet," dia mengungkapkan.
Sunu mengemukakan, lahan tersebut merupakan milik warga yang lantas diklaim oleh TNI. Pemagaran merupakan penegasan atas klaim sepihak TNI tersebut.
Menurut dia, tentu saja warga tak terima pemagaran ini. Namun, kemudian TNI mengusir warga dengan kekerasan dan tembakan. Akibatnya belasan warga terluka.
Sunu mengemukakan, seusai bentrok, warga kemudian berdemonstrasi ke Pendopo Bupati Kebumen untuk mengadu ke Bupati Kebumen. Mereka ditemui oleh Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz.
Dalam kesempatan itu, Yazid sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pemagaran harus dihentikan. Namun, saat dimintai surat tertulis, Yazid tidak bersedia dengan alasan belum berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kebumen.
"Belum mau karena akan konsultasi dulu dengan bagian hukum," dia menuturkan.
Sunu mengemukakan, pulang dari Pendopo Bupati, warga tak lantas pulang ke rumah. Mereka mendirikan Posko Urut Bersatu di Kecamatan Buluspesantren. Ratusan warga tiga desa juga masih bertahan di Posko Urut Sewu. Terkini, kondisi masih tegang.
"Kita mendirikan posko. Ya untuk konsolidasi," ucap Sunu.
Advertisement
