Sistem Transportasi Hong Kong Kacau Balau Akibat Topan Mangkhut

Kekacauan dilaporkan melanda sistem transportasi Hong Kong, setelah Topan Mangkhut menerjang pada Minggu petang.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 17 Sep 2018, 12:03 WIB
Kawasan Victoria Harbour di Hong Kong dilanda suasana gelap mencekam saat Topan Mangkhut menerjang pada Minggu 17 September 2018 (AP/Vincent Yu)

Liputan6.com, Hong Kong - Pejabat pemerintah Hong Kong mengatakan pada Senin pagi, bahwa terjangan topan Mangkhut menyebabkan lebih dari 600 titik jalan terblokade oleh pohon-pohon tumbang dan beragam rintangan lainnya.

Belum meratanya proses pemulihan pasca-bencana, membuat banyak warga kebingungan dalam mengakses sarana transportasi. Operator layanan kereta dan bus menangguhkan sebagian operasional, seraya mengikuti arahan selanjutnya dari pemerintah lokal.

Adapun tentang jadwal penerbangan dari dan ke Hong Kong ditunda, selambat-lambatnya hingga Selasa besok, demikian dikutip dari South China Morning Post, Senin (17/9/2018).

Topan Mangkhut, salah satu badai paling kuat yang tercatat menghantam Hong Kong, menyebabkan kerusakan dan banjir yang meluas, sejak melintas pada Minggu, 16 September.

Komisaris Dinas Transportasi Hong Kong, Mable Chan, mengatakan dalam konferensi pers, yang dihadiri oleh Gubernur Carrie Lam, bahwa ada lebih dari 600 ruas jalan yang terblokade, di mana beberapa di antaranya telah dibersihkan.

"Sekitar 30 ruas jalan, terutama di jalan-jalan raya utama, telah dibuka untuk perjalanan warga pagi ini. Pusat koordinasi darurat Departemen Perhubungan akan terus menindaklanjuti dengan Departemen Jalan Raya dan kontraktor di jalan lain," kata Chan.

Dia mengatakan lebih dari 170 pasang lampu lalu lintas di sekitar kota telah rusak, dan pekerjaan perbaikan sedang berlangsung. Dia meminta warga untuk bersabar.

KMB, operator bus terbesar di Hong Kong, dan perusahaan kembarnya Long Win Bus, yang melayani trayek di Pulau Lantau, mengatakan operasional bus siang hari mereka akan ditangguhkan karena alasan keamanan.

Di lain pihak, sebagain jaringan kereta telah dizinkan kembali beroperasi secara normal, terutama yang berada di sekitar pusat kota. Sebagian besar rute yang mengitari kawasan adminstrasi khusus Hong Kong akan tetap ditangguhkan untuk sementara waktu.

Topan Mangkhut juga disebut menghalangi operasional pelayaran, di mana hanya feri penyeberangan antara Semenanjung Kowloon dan Pulau Hong Kong yang beroperasi pada awal pekan ini.

Sementara itu, layanan feri antar-pulau dan pelabuhan dalam akan tetap ditangguhkan hingga kondisi jalur pelayaran kembali dinyatakan aman.

 

Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Banyak Aktivitas Warga Terganggu

Banjir menggenangi beberapa kawasan di area tepi laut di Hong Kong (AFP)

Cally Chan, pegawai kantor berusia 45 tahun di Stasiun Sha Tin, yang tinggal di Distrik Sham Tseng di New Territories, mengatakan dia biasanya pergi bekerja dengan bus. Namun karena penangguhan jadwal bus, ia harus beralih ke jaringan kereta bawah tanah MTR.

"Saya naik minibus selama 45 menit untuk pergi ke stasiun MTR Tsuen Wan pagi ini dan melihat kerumunan orang tertahan sejak berada di gerbang utama. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang," katanya.

Lau Wing-hong, pegawai IT berusia 46 tahun yang bekerja di dekat stasiun Tai Po Market, baru saja tiba di Kowloon Tong.

"Staf mengatakan saya hanya bisa turun di stasiun Sha Tin (yang berjarak sekitar 8 kilometer) dan dipersilakan mencari transportasi lain untuk sampai ke Tai Po Market," katanya menggambarkan perburuan moda transportasi pagi itu layaknya kompetisi, semua orang saling berebut.

Sementara itu, berbicara di program radio RTHK, Ronny Tong Ka-wah, yang duduk di kabinet Gubernnur Lam, mengatakan sangat sulit mengharapkan pemerintah menetapkan awal pekan ini sebagai hari libur, meski Topan Mangkhut baru saja menerjang kurang dari 24 jam lalu.

"Dalam masyarakat kapitalis, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mencampuri semua kontrak antara perusahaan dan karyawan," kata Tong Ka-wah.

Tong Ka-wah menambahkan bahwa hanya kepala eksekutif dan menteri pendidikan yang berhak menunda sekolah atau jadwal pengadilan karena alasan tertentu. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya