Cegah Penyalahgunaan Anak di Pilkada, KPAI Buka Posko Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta - Masa kampanye pilkada serentak 2018 tinggal menghitung hari. Tepatnya 15 Februari 2018 nanti, awal masa kampanye akan digelar di 171 daerah di Indonesia.

Pilkada ini cukup menyita perhatian publik karena diharapkan bisa melahirkan pimpinan kepala daerah yang berkualitas dan sesuai dengan pilihan publik.

Pesta demokrasi 5 tahunan ini akan melibatkan partisipasi publik, tak terkecuali anak yang rentan disalahgunakan untuk kegiatan politik. Padahal, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melarang anak disalahgunakan untuk aktivitas politik.

Pasal itu berbunyi "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik".

Karena itu untuk mengantisipasinya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memperhatikan dan memasukkan isu pengawasan perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam proses pilkada dan memastikan hak partisipasi anak bisa berjalan dengan baik.

KPAI menilai partisipasi itu bisa berjalan, jika anak mendapat informasi yang cukup serta pendidikan atau pelatihan terkait hak-hak politiknya.

KPAI pun menggandeng Bawaslu dalam upaya mewujudkan gelaran pemilu termasuk pilkada, pileg, dan pilpres yang ramah anak.