Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka ke publik audit investigatif pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Hal ini, sambung dia, sebagai salah satu langkah menjelaskan ke publik tentang ada tidaknya kerugian negara dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
"Ini harus dibuka ke publik supaya ada kejelasan," kata Fadli di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengumumkan tidak ada indikasi korupsi dalam pembelian tersebut, tutur Fadli, BPK malah bersikap pasif. Bahkan ia menilai BPK tidak berani mengkonfrontir kesimpulan lembaga antirasuah itu.
"Sebaiknya kalau tidak dibuka ke publik ya bubarkan saja BPK," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.
Karenanya, dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke dalam tahap penyidikan.
Agus juga menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.
Advertisement
