Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada beras. Hal itu untuk mengejar target pengadaan beras tahun ini sebesar 3,9 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayekti mengatakan, fleksibilitas diperlukan lantaran pasokan beras terus berubah seiring perubahan musim. Hal itulah yang mempengaruhi harga jual dari petani.
Dia mengatakan, pasokan terus berubah sepanjang waktu. Di sisi lain, permintaan tak mengalami banyak perubahan.
Baca Juga
Advertisement
"Waktu supply mundur harga naik, tapi kita dipatok selamanya sama. Ke depan baru memohon fleksibilitas harga," ujar dia, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu Suparyono menginginkan supaya ada ruang 10 persen untuk fleksibilitas HPP. Jadi, harga tersebut bisa diterapkan ketika harga tinggi. Pihaknya meminta, supaya ketentuan itu dituangkan dalam Instruksi Presiden.
"Kami sudah sampaikan fleksibilitas harga kalau HPP diserahkan pemerintah konon tidak naikan, tapi mengingat perkembangan harga di lapangan ada 10 persen HPP menjadi kewenangan Perum Bulog untuk membeli gabah atau harga beras dari petani masuk komoponen harga PSO," tandas dia.
Sebagai informasi, sampai akhir tahun 2015 realisasi pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton setara beras atau sekitar 73 persen dari target revisi RKAP. Bulog menyalurkan sebanyak 3,19 juta ton atau setara 86 persen dari target dalam revisi RKAP. Penjualan komersial di 2015 sebesar Rp 6,5 triliun atau sebesar 50,32 persen dalam target revisi RKAP. (Amd/Ahm)