Harga Elpiji Terus Naik, Pakai Gas Bumi Hanya Rp 30 Ribu/Bulan

Meski murah, operator masih menanggung biaya Rp 2 juta untuk pemasangan pipa gas dari pipa utama ke jaringan pipa.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Mar 2015, 17:39 WIB
(FOTO:Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah menyusun peta jalan (roadmap) infrastruktur gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga. Lantaran penggunaan gas bumi sangat murah dibanding elpiji yang harganya terus merangkak naik, bahkan sempat langka di pasaran.

Direktur Pembinaan dan Program Migas ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya mendorong agar gas bumi dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat.

"Kami sudah bangun infrastruktur gas bumi di daerah yang sudah tersedia pasokan gas. Saat ini sudah 54 persen berjalan, dan diharapkan penggunaannya lebih tinggi," jelas dia dalam Diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menambahkan, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga sangat efektif. Apalagi gas bumi punya keunggulan harganya lebih murah.

"Murah lho cuma bayar Rp 30 ribu-Rp 50 ribu per bulan dan nggak lebih dari itu. Saya pakai itu di Surabaya dan sudah puluhan tahun," ujar dia.

Sayangnya, kata Agus, operator masih menanggung biaya sekira Rp 2 juta untuk setiap pemasangan pipa gas dari pipa utama ke jaringan pipa. Ongkos itu sangat berat bagi operator karena sulit untuk membebankannya pada konsumen. Alat pengukur atau meteran gas bumi di rumah warga pun masih harus impor dari Italia.   

"Kalau dibebankan ke konsumen memang mau? Mungkin buat masyarakat kaya yang tinggal di Menteng, mau saja. Tapi buat warga yang tinggal di rumah susun atau apartemen di Marunda tidak mungkin," terang dia.

Kelebihan lain dari gas bumi, tambah Agus, tidak membahayakan konsumen seperti elpiji yang mudah meledak dan sudah banyak menelan korban jiwa. Sedangkan gas bumi adalah gas metan dengan daya tekan rendah.  

Saat ini, menurut dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mengambilalih pembangunan infrastruktur gas di seluruh Indonesia karena saat ini wewenang ada di pihak pemerintah daerah (pemda).

"Jadi jelas kalau ada korupsi. Kalau dikasih Pemda malah bikin pusing karena kebijakan tidak sama. Bikin infrastruktur gas bumi itu multiyears, yang penting niat," pungkas Agus. (Fik/Ahm)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya