Liputan6.com, Jakarta - Masa aktif DPR RI periode 2009-2014 hanya tinggal 1 bulan. Waktu yang sempit ini, kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar, membuat Pansus Kecurangan Pilpres sulit diwujudkan pada masa akhir DPR saat ini.
Menurut Agun, Pansus Kecurangan Pilpres kemungkinan bisa terwujud setelah anggota DPR periode 2014-2019 duduk di Senayan. Sebab, ujar politisi Golkar itu, masih ada problem politik pada Pilpres 2014 yang belum terselesaikan.
"Asumsi saya nggak mungkin pada masa sekarang. Rekomendasi mendatang sangat mungkin dilanjutkan," kata Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Terkait masalah Pilpres yang belum selesai, Agun mengatakan, "Ada kontradiktif antara putusan DKPP dan MK. Di DKPP ada yang dipidanakan dan diberhentikan tapi tak ada putusan di MK yang dikabulkan. Ini problem politik. Masalah ini nggak bisa dibiarkan karena kita mau bangun demokrasi lebih baik ke depan."
Pansus Kecurangan Pilpres ini, lanjut dia, merupakan proses konstitusi yang dijamin undang-undang. Bahkan, ia menyampaikan rekomendasi dari Pansus tersebut bisa berujung pemakzulan atau pelengseran presiden dan wakil presiden terpilih.
"Bahkan pemakzulan pun dijamin konstitusi. Bisa terjadi, ya sangat bisa. Seandainya aturan yang jadi dasarnya terpenuhi, publik tak boleh apriori. Kalau dapat pejabat atau presiden sekalipun yang lakukan pelanggaran, publik tahu ada mekanisme impeachment. Pansus itu tidak harus hari ini, periode datang masih memungkinkan," ucap Agun.
Komisi II hari ini akan menggelar rapat bersama dengan KPU dan Bawaslu. Agenda rapat terkait evaluasi Pilpres 2014. Rapat ini merupakan rapat yang tertunda pada 18 Juli lalu. Agun mengatakan, meski rapat hanya evaluasi bisa saja menjadi pembahasan yang berujung soal Pansus Kecurangan Pilpres. (Sss)
Agun Golkar: Pansus Pilpres Tak Mungkin Sekarang
Alasannya, masih ada problem politik pada Pilpres 2014 yang belum terselesaikan, sehingga pembentukan Pamsus Pilpres akan sulit.
diperbarui 01 Sep 2014, 15:05 WIBMenjelang berakhirnya masa jabatan, anggota DPR mulai terlihat malas menghadiri rapat paripurna, Jakarta, Selasa (26/8/14). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hasto: Sikap Politik PDIP Dalam Pemerintahan Ditentukan Usai Dengar Suara Arus Bawah
SYL Tunjuk Langsung Ditjen Kementan Buat Bayarin Parfum, Kacamata, Handphone
Libur Panjang Hari Raya Waisak, ASDP Ramal Jumlah Penumpang Naik 3%
Dukhan Tanda Akhir Zaman yang Mematikan, Kapan Terjadinya?
Diserbu Merek Cina, Ini Strategi untuk Indonesia Perkuat Basis Manufaktur EV di ASEAN
Nasib Gaji Pegawai Indofarma Tunggu Proses Hukum Dugaan Korupsi
Ibu di Jaktim Buang HP Berisi Video Rekaman Persetubuhan Putrinya dengan Pacar
Infografis Kasus COVID-19 Varian Baru FLiRT Melejit di Singapura
Ibu Negara Suriah Didiagnosis Leukemia Myeloid Akut
Giliran Lukisan Potret Kate Middleton di Sampul Majalah Tatler Dicibir Warganet: Sama Sekali Tidak Mirip
Polda Jatim Ungkap Kecelakaan Rombongan Bus Sekolah di Jombang, Supir Sempat Tidur Kemudian Tabrak Truk
Poco F6 Series dan Poco Pad Siap Meluncur Hari Ini di Dubai