Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilh Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dipastikan tidak akan memilih calon menteri yang terkena kasus oleh penegak hukum, termasuk kasus korupsi. Hal itu ditegaskan oleh Tjahjo Kumolo selaku Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
"Dengan istilahnya membentuk kabinet profesional, kabinet kerja dan kabinet bersih (dalam arti tidak menjadi tersangka oleh penegak hukum ataupun terindikasi masalah korupsi)," kata Tjahjodi Jakarta, Senin 11 Agustus 2014.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebutkan Jokowi tidak mempermasalahkan soal figur serta asal calon menteri. Termasuk profesional, birokrat, TNI, Polri, pers, akademisi dan kader partai.
"Yang penting figur tersebut sebagai calon pembantu presiden yang dipilih presiden tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dalam arti bisa latar belakang pendidikannya, pengalamannya, memahami dan tahu pola manajemen dan memahami sistem pemerintahan Presidensil dan program-program prioritas yang presiden canangkan," kata Tjahjo.
Menurut dia, kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Saya yakin pola kepemimpinan pemerintahan Jokowi kedepan tidak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama ini sebagaimana pernah jadi walikota dan gubernur Jakarta," katanya.
"Menteri-menteri nantinya jangan duduk-duduk saja. Birokarasi yang melayani, yang akan dibangun Jokowi dan Jusuf Kalla," tandas Tjahjo.
Sementara itu, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding meminta Jokowi-JK tidak merekrut calon menteri yang terindikasi korupsi dikarenakan komitmen pasangan tersebut untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
"Komitmen Jokowi-JK harus diimplentasikan dalam merekrut calon menteri. Jangankan yang sudah jadi tersangka kasus korupsi, orang yang terindikasi atau ada indikasi, disebut-sebut ikut terindikasi, jangan dipilih dan tidak boleh masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK," kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Dikatakan Sudding, bila Jokowi-JK tetap memilih atau merekrut calon menteri yang terindikasi, maka pemerintahan Jokowi-JK akan tersandera.
"Ini akan jadi preseden buruk. Jokowi-JK akan tersandera. Jadi calon menteri itu harus betul-betul orang bersih dan bersama membangun bangsa," kata politisi Hanura tersebut.
Menurut dia, Jokowi harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Caranya, Jokowi, harus kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan rekomendasi siapa saja calon menteri yang benar-benar bersih. Jokowi nanti bisa dapatkan apakah si A, B, C ada terindikasi korupsi atau tidak," tandas Sudding. (Ant)
Sekjen PDIP Pastikan Menteri Jokowi-JK Bersih dari Korupsi
Kabinet kerja yang akan dibangun Jokowi adalah untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
diperbarui 12 Agu 2014, 04:13 WIBJoko Widodo dan Jusuf Kalla (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Raline Shah Bergaya bak Bangsawan di Festival Film Cannes 2024, Padankan Gaun Desainer Indonesia dengan Perhiasan Mewah
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7.000, Tembus Rekor Baru?
Top 3 Tekno: Penipuan Deepfake Telan Kerugian hingga Rp 400 Miliar Jadi Sorotan
7 Kalimat Pendek tapi Penting Dibaca Setiap Hari Agar Aktivitas Bernilai Ibadah
Raja Charles III Akan Lakukan Perjalanan Luar Negeri Pertamanya Sejak Didiagnosis Kanker
Komisi X DPR Desak Kemendikbudristek Evaluasi Tata Kelola UKT
Resep Opor Ayam Kuning Santan Kara yang Lezat dan Gurih, Mudah Dibuat
Prancis Tuduh Azerbaijan Ikut Campur atas Kerusuhan Kaledonia Baru
Top 3: Pasangan Zodiak yang Sulit Dipisahkan
Apa itu Pneumothorax? Gangguan Paru-Paru yang Diidap Winter aespa
Komisi Eropa Selidiki Meta Soal Perlindungan Anak-Anak
Pos Indonesia Sulap Gedung Tua Jadi e-Sport Center, Kamu Bisa Main hingga Bikin Kompetisi di Sini