Sukses

Hillary Clinton: AS Belum Siap untuk Kecerdasan Buatan

Liputan6.com, Washington DC - Hillary Clinton akhirnya buka suara soal teknologi kecerdasan buatan (AI, Artificial Intelligence). Hillary yang sempat menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 tersebut, berpendapat AS tidak siap menerima adopsi kecerdasan buatan. Apalagi, pengembangan teknologi ini ia anggap terlalu cepat dan agak dipaksa.

Seperti dilansir Ubergizmo pada Sabtu (25/11/2017), Hilary mengatakan dampak dari adopsi kecerdasan buatan yang terlalu dini bisa merusak bidang sosial dan ekonomi negara adidaya itu.

"Negara ini (Amerika Serikat) sepertinya memang sedang terburu-buru untuk terlihat canggih. Padahal menurut saya, kita seharusnya belum sampai pada era teknologi berbasis kecerdasan buatan," kata Hillary.

Selain itu, istri dari Bill Clinton ini juga mengutarakan pendapat soal kecerdasan buatan yang bisa mengancam pekerjaan manusia di masa depan.

Ia menilai, jika para petinggi perusahaan teknologi tidak berupaya untuk menyeimbangi dan mengontrol kecerdasan buatan, pekerjaan manusia bisa digantikan secara perlahan.

Karena itu, Hllary mengimbau para petinggi perusahaan teknologi yang juga menjadi 'pemerhati' kecerdasan buatan--mulai dari Mark Zuckerberg, Bill Gates Elon Musk, hingga Stephen Hawking--bekerjasama untuk mencari titik temu agar kecerdasan buatan tidak lepas dari kodrat yang telah ditetapkan.

"Mereka harus membuat 'alarm' yang sewaktu-waktu berbunyi jika (kecerdasan buatan) sudah kelewat kontrol," lanjutnya.

2 dari 2 halaman

Amerika Serikat dan Tiongkok Unggul

Amerika Serikat, pada kenyataannya memang menjadi salah satu negara paling maju dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Dua negara yang kini disebut-sebut paling terdepan soal kecerdasan buatan adalah Tiongkok dan Amerika Serikat. Khusus Tiongkok, negara itu sudah mengumumkan ambisinya untuk menjadi pemimpin global di bidang penelitian kecerdasan buatan pada 2030.

Sementara Amerika Serikat diprediksi akan sedikit tertinggal dari negeri Tirai Bambu. Menurut sejumlah analis, hal itu dapat terjadi karena pemerintahan Donald Trump tengah menggodok rencana untuk memotong pendanaan bagi riset keilmuan dan teknologi.

(Jek/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: