Aktivasi Nomor Ponsel Akan Dipersulit, Untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan sistem baru registrasi nomor selular. Langkah pengaturan sistem registrasi nomor selular itu disinyalir bisa mengurangi angka penyalahgunaan nomor selular oleh pihak tak bertanggungjawab.

Pengamat Teknologi dan Telekomunikasi, Teguh Prasetya mengaku mendukung langkah pemerintah dalam mengatur sistem aktivasi nomor dengan lebih terpadu.

"Bagus kalau mau diatur masalah aktivasi nomor baru agar lebih aman dari penyalahgunaan. Selain itu angka churn rate (pelanggan keluar-masuk layanan operator) juga bakalan lebih bisa ditekan sehingga industri bisa lebih sehat," ungkap Teguh yang dijumpai tim Tekno Liputan6.com beberapa waktu lalu. 

Teguh juga memaparkan bahwa langkah pengaturan nomor ponsel baru bertujuan agar nomor ponsel beredar yang tak terpakai tak terlalu banyak, mengingat terbatasnya nomor yang bisa dimanfaatkan sebagai nomor identitas pelanggan telekomunikasi.

"Jumlah kombinasi digit itu cuma sampai 15, lebih efisien sih kalau misalnya churn rate tidak tinggi dan nomor yang diaktivasi juga lebih teratur," tambah Teguh.

Rencananya, pengaturan pengamanan nomor selular agar tak disalahgunakan juga meliputi sistem distribusi dari hulu ke hilir. Rencananya, pemerintah bakalan membuat nomor perdana ponsel hanya bisa dipasarkan melalui penjual terdaftar.

Akan tetapi, rencana ini dinilai kurang optimal oleh Ketua Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Alexandaer Rusli. Ia menganggap langkah pengaturan distribusi yang hanya mengizinkan penjual terdaftar dalam memasarkan nomor baru dapat menyulitkan pertumbuhan jumlah pelanggan baru.

"Jumlah penjual terdaftar itu sedikit, khawatirnya nanti pelanggan jadi susah dapat nomor baru yang berdampak adopsi pelanggan baru juga makin susah. Kita masih pikirkan cara pengaturan yang lebih baik soal aktivasi nomor selular ini," papar Alexander di Kantor Pusat Indosat beberapa waktu lalu.