Berita Produk Menstruasi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan kembali menjadi sorotan. Komnas Perempuan dan Yayasan Lembaga ...

5
Foto
Pembalut Kena PPN, Organisasi Publik Suarakan Keberatan

BEI Delisting 18 Emiten, PLAS dan SBAT Siapkan Rencana Buyback Saham
Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 Diumumkan 13 November 2026
Telah dibaca 0 kali
150 Ucapan Hari Ayah Nasional 12 November yang Menyentuh Hati, Penuh Doa, dan Rasa Terima Kasih
Telah dibaca 0 kali
Hari Ayah, Pengasuhan Anak Bukan Hanya Tanggung Jawab Ibu
Telah dibaca 0 kali
Viral Video Ipin Meninggal Dunia, Ini Fakta Sebenarnya dari Cerita Upin dan Ipin
Telah dibaca 0 kali
50 Kementerian Integrasikan Data Korporasi, Ini Dampak Buat Investor
Telah dibaca 0 kali
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Jadi PNS, Begini Alurnya
Telah dibaca 0 kali
Cara Menanam Cabai Terbalik di Pot Gantung Berbuah Banyak, Cocok untuk Lahan Sempit
Telah dibaca 0 kali
KapanLagi Pensi Bareng 2026: Enam Juara Lanjut ke Workshop Trinity
Telah dibaca 0 kali
GTA 6 Mulai Preload Hari Ini, Muncul Petunjuk Fitur Multiplayer dan PS5 Pro
Telah dibaca 0 kali
MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape, Ini Respons Guru Besar UI
Telah dibaca 0 kali
Bayar Fidyah ke Siapa Saja? Simak Dalil dan Penjelasannya
Telah dibaca 14 kali
KRL Green Line Baru Bisa Pakai Kereta INKA Pertengahan 2027
Telah dibaca 7 kali
Simak 3 Tips Mudah Terhindar Penipuan Catut Bank Terkenal
Telah dibaca 7 kali
6 Puisi Hari Ayah Nasional yang Menyentuh Hati, Penuh Makna dan Ungkapan Kasih Sayang
Telah dibaca 7 kali

Advertisement

Advertisement

Seorang pengunjung memilih produk pembalut perempuan di rak sebuah gerai retail modern. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk kebutuhan menstruasi tersebut menuai sorotan sejumlah organisasi publik yang mendesak pemerintah menghapus pajak pembalut. (KLY/Budy Santoso)

Beragam merek pembalut perempuan tersusun di rak salah satu supermarket. Rencana penghapusan PPN pembalut disuarakan sejumlah organisasi publik karena pajak tersebut dinilai menambah beban pengeluaran rutin perempuan. (KLY/Budy Santoso)

Seorang pengunjung memilih produk pembalut perempuan di rak sebuah gerai retail modern. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk kebutuhan menstruasi tersebut menuai sorotan sejumlah organisasi publik yang mendesak pemerintah menghapus pajak pembalut. (KLY/Budy Santoso)

Langkanya Produk Menstruasi Membuat Perempuan di Gaza Dibayangi Penyakit Kronis

Cara Membersihkan Menstrual Cup, Benarkah dengan Direbus?

Celana Dalam Menstruasi Diklaim Ramah Lingkungan, Bagaimana Daya Serapnya?

Cara Menggunakan Tampon, Ketahui Kekurangan dan Kelebihannya

Serba-serbi Penggunaan Tampon Saat Menstruasi

Makin Banyak Negara Sediakan Pembalut Gratis, Terbaru Selangor Malaysia

Fasilitas Pembalut Gratis untuk Saat Darurat di Stasiun MRT

Sri Lanka Potong Pajak Impor Semua Produk Menstruasi di Tengah Krisis Ekonomi

Sah, Skotlandia Jadi Negara Pertama Penyedia Pembalut Gratis

Skotlandia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Gratiskan Produk Menstruasi

Meningkatkan Aksesibilitas Produk Menstruasi Lebih Ramah Lingkungan bagi Mahasiswi

Skotlandia Jadi Negara Pertama di Dunia Sediakan Tampon dan Pembalut Gratis