50 Kementerian Integrasikan Data Korporasi, Ini Dampak Buat Investor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi perbedaan informasi badan usaha, mempercepat pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pertukaran data korporasi.

Integrasi tersebut menjadi penting karena informasi badan hukum dan badan usaha digunakan dalam berbagai layanan pemerintah, mulai dari perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan transaksi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keandalan informasi korporasi menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal,” ujar Yusril dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menegaskan, integrasi data tidak harus memusatkan seluruh informasi pada satu institusi. Pemerintah perlu membangun interoperabilitas antarsistem melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan mekanisme pertukaran informasi.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, integrasi data korporasi juga dapat mengurangi pengulangan penyampaian informasi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan apabila seluruh instansi menggunakan data yang konsisten dan mutakhir.

Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menyepakati penguatan pertukaran data yang akurat, pemutakhiran informasi, keamanan data, serta koordinasi berkelanjutan.

“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” kata Supratman.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengungkapkan, Ditjen AHU telah mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN hingga Oktober 2026. Sebanyak 14 kementerian dan lembaga lainnya masih menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemanfaatan data tersebut mencapai 51.120.480 transaksi pemanggilan sepanjang 2023 hingga Oktober 2026. Jumlah transaksi terdiri atas 7.806.839 pada 2023, sebanyak 5.323.945 pada 2024, 17.216.166 pada 2025, dan 20.773.530 hingga Oktober 2026.

Berbagai instansi memanfaatkan data tersebut untuk administrasi perpajakan, perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.

Untuk memperkuat pertukaran informasi, Ditjen AHU mengembangkan tata kelola integrasi berbasis API Management. Sistem tersebut mencakup standardisasi layanan, pengendalian hak akses, pengamanan, serta pemantauan transaksi secara real-time.

“Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia,” ujar Widodo.

Penguatan integrasi data juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang mengutamakan keseragaman standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas informasi.

Pemerintah menargetkan integrasi tersebut dapat mengurangi hambatan administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan usaha dan investasi.