Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026, pukul 23.40 WIB, yang menjaring delapan orang di Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo. Penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintah desa, yang melibatkan 'jual beli' posisi Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Sekretaris Desa (Sekdes).

Detail OTT KPK

• Tanggal OTT: Senin, 19 Januari 2026, pukul 23.40 WIB

• Lokasi Penangkapan: Pati, pemeriksaan awal di Polres Kudus

• Pihak yang Ditangkap: Bupati Pati Sudewo, 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa

• Dugaan Kasus: Jual beli jabatan perangkat desa (Kaur, Kasi, Sekdes)

• Proses: Setelah pemeriksaan 1x24 jam di Polres Kudus, Sudewo digelandang ke Gedung KPK di Jakarta.

Selain kasus jual beli jabatan, KPK juga menyatakan bahwa Sudewo terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kasus DJKA ini terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pati.

Kontroversi yang melingkupi Bupati Pati Sudewo terutama berpusat pada keterlibatannya dalam dua kasus korupsi besar yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus ini mencoreng integritas jabatannya baik sebagai kepala daerah maupun sebagai legislator.

Dua Kasus Korupsi Utama

• Jual Beli Jabatan Perangkat Desa: Sudewo ditangkap dalam OTT KPK pada Januari 2026 atas dugaan praktik 'jual beli' posisi Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Sekretaris Desa (Sekdes) di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pati. Praktik ini diduga dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di tingkat desa.

• Suap Proyek DJKA Kemenhub: KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kasus ini terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024, di mana ia seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya, termasuk Kementerian Perhubungan.

Kedua kasus ini menunjukkan pola dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang menimbulkan kerugian negara dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Pati Sudewo kini berstatus nonaktif dan telah dibui. Penetapan status tersangka ini terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Perkembangan Terkini Kasus Sudewo

• Status Hukum: Tersangka dan ditahan (dibui)

• Kasus Utama: Dugaan jual beli jabatan perangkat desa

• Bantahan Sudewo: Ia membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan tidak pernah membahas kesepakatan jual beli jabatan secara formal maupun informal dengan siapa pun, termasuk Kepala Desa, Camat, atau OPD.

• Klaim Korban: Sudewo bahkan mengklaim dirinya adalah korban dari perbuatan anak buahnya sendiri.

• Kasus Tambahan: KPK juga mengumumkan keterlibatannya sebagai tersangka dalam kasus suap proyek DJKA Kementerian Perhubungan, yang terjadi saat ia masih menjadi anggota Komisi V DPR RI.

Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, berpesan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pati untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pesan ini disampaikan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah situasi yang dihadapi oleh Bupati Sudewo.

Sudewo, yang dikenal sebagai Bupati Pati nonaktif, memiliki rekam jejak politik yang signifikan sebelum terjerat kasus korupsi. Ia pernah menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Profil Singkat Bupati Sudewo

• Nama: Sudewo (sering disebut SDW)

• Jabatan Terakhir: Bupati Pati (nonaktif)

• Jabatan Sebelumnya: Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024

• Kasus Hukum: Tersangka dalam dua kasus korupsi: jual beli jabatan perangkat desa (saat menjabat Bupati) dan suap proyek DJKA Kementerian Perhubungan (saat menjabat anggota DPR RI).

• Kontroversi Sebelumnya: Pernah menghadapi upaya pemakzulan oleh warga.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudewo bermitra dengan Kementerian Perhubungan, yang kemudian menjadi konteks kasus suap DJKA. Keterlibatannya dalam dua kasus korupsi ini menandai akhir dari karir politiknya yang sebelumnya cukup menonjol, termasuk upaya pemakzulan yang pernah dihadapinya dari masyarakat.