Jalan Berliku Sudewo Pimpin Pati: Kebijakan Kontroversi, Didesak Mundur Hingga Lolos Pemakzulan

Liputan6.com, Jakarta Setelah berbulan-bulan menghadapi tekanan politik dan desakan massa yang menuntut pemakzulan, Bupati Pati Sudewo akhirnya lolos dari jerat politik yang sempat memecah belah masyarakat. Sidang Paripurna DPRD Pati menetapkan bahwa Sudewo tidak dimakzulkan, melainkan diberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya.

“Tingkatkan rasa syukur kita dengan cara melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar berhenti pada ritual selamatan atau tumpengan saja,” kata Sudewo, Minggu (02/11/2025).

Sidang tersebut menjadi puncak dari rangkaian panjang dinamika sosial dan politik di Kabupaten Pati. Gelombang demonstrasi besar-besaran, aksi pro dan kontra, hingga ketegangan antarwarga terjadi sejak pertengahan Agustus. Bahkan, rumah salah satu koordinator aksi pro-pemakzulan dibakar oleh orang tak dikenal, dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemblokiran Jalan Pantura. Hal tersebut menambah panas situasi menjelang keputusan DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa proses yang berjalan di lembaga legislatif tersebut sesuai ketentuan hukum dan tanpa rekayasa.

“Tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral,” ujarnya.

“Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi,” lanjutnya.

Ribuan warga Pati turun ke jalan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya usai kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Aksi itu digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepat di depan Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

“Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menanggapi desakan mundur kepada Sudewo.

“Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut,” sambungnya.

Pernyataan Sudewo yang dinilai arogan, memperbolehkan demonstrasi hingga “5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun” semakin menyulut kemarahan warga. Aksi yang awalnya damai pun berakhir ricuh setelah diwarnai pelemparan dan gas air mata dari aparat.

Di sisi lain, Pengacara Publik LBH Pati, Bambang Riyanto, menilai keputusan DPRD sangat bergantung pada kinerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

"Hari ini semua elemen aksi kemarin mendorong agar dewan netral dan bahkan memihak masa aksi.”

Menyikapi desakan publik, DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket pada 13 Agustus 2025 untuk menelusuri dugaan pelanggaran Bupati. Setelah dua bulan bekerja, Pansus menyampaikan hasilnya dalam Sidang Paripurna DPRD pada Jumat (31/10/2025).

“Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” tambahnya.

Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, memilih opsi rekomendasi perbaikan. DPRD akhirnya memutuskan memberikan 12 poin rekomendasi kinerja kepada Bupati dan jajarannya, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dalam waktu bersamaan, nama Bupati Sudewo juga dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. KPK memanggil Sudewo dua kali sebagai saksi pada 27 Agustus dan 22 September 2025.

“Saat ini penyidik masih mendalami dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap saudara SDW yang kemarin sudah dilakukan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Usai diperiksa di Gedung Merah Putih, Sudewo menegaskan tidak ada pemberian apa pun kepada pihak mana pun.“Dialog membangun Pati yang baik,” ujarnya.

“Enggak. Enggak ada. Enggak kasih apa-apa,” tegas Sudewo ketika ditanya apakah memberi sesuatu kepada Ahmad Husein, penggagas aksi demo.

Memanasnya situasi politik juga diwarnai insiden kekerasan. Rumah koordinator aksi pro-pemakzulan, Teguh Istiyanto, dibakar orang tak dikenal pada Jumat (3/10/2025) dini hari.

“Kami sudah menindaklanjuti laporan dugaan pembakaran rumah warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati,” ujar Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Heri Dwi Utomo.

Aksi solidaritas pun muncul dari Koalisi Masyarakat Anti Premanisme (KOMPRES) dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

“Kami mendesak Kapolresta Pati segera menangkap pelaku penganiayaan dan pembakaran rumah saudara Teguh,” tegas Mirza Sastroatmodjo, koordinator aksi.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan pihaknya bersikap netral dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Kasus yang menjadi perhatian publik saat ini sudah kami tindak lanjuti. Kami pastikan prosesnya berjalan transparan sesuai hukum,” katanya.

Bupati Pati Sudewo lolos dari proses pemakzulan yang telah berlangsung di DPRD. Sudewo berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan,doa, kesetiaan dan loyalitas kepadanya. Bupati Sudewo mengimbau para pendukungnya untuk tidak berlebihan.

“Saya mengingatkan para pendukung agar tidak melakukan kegiatan yang bersifat euforia seperti konvoi atau hiburan-hiburan,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa rasa syukur harus ditingkatkan dengan cara yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat luas. Secara khusus, Sudewo mengajak untuk melupakan perbedaan dan memfokuskan energi pada pembangunan daerah.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama dalam perjuangan kita membangun Kabupaten Pati,” pungkasnya.