Kejari Situbondo Ancam Pidana Desa yang Belum Lapor Pertanggungjawaban Dana Desa ke Inspektorat

Liputan6.com, Situbondo - Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo akan melakukan upaya hukum bagi desa yang belum menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) 2021.

Kepala Kejari Situbondo Nauli Rachim Siregar mengatakan, kejaksaan nantinya akan melakukan telaah dari berbagai aspek, termasuk perbuatan melawan hukum, aspek administrasi, atau aspek lainya.

“Sehingga kalau nanti ada hal-hal terpenuhinya tindak pidana, maka kami akan melakukan upaya- upaya langkah penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (2/2/2023).

Hingga saat ini kejaksaan belum menerima rilis dari inspektorat setempat mengenai sejumlah desa yang tidak menyelsaikan laporan pertangungjawaban DD dan ADD 2021.

“Kami menunggu inspektorat menyerahkan hasil pemeriksaan mereka. Desa mana saja yang belum menyerahkan laporan pertangungjawaban,” paparnya.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya ternyata masih ada 16 desa yang belum memindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari inspektorat terkait laporan pertangungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Seminggu lalu ada 22 desa yang belum menyerahkan laporan pertangungjawaban penggunaan DD/ADD, tapi informasi terakhir yang kami peroleh ternyata sudah turun menjadi 16 desa,”tambah Nauli.

Nauli mengatakan, tidak menutup kemungkinan bagi desa yang masih berupaya untuk mengembalikan keuangan negara akan diberikan tenggang waktu, karena paradigma hukum saat ini yakni mengupayakan pengembalikan keuangan negara.

”Tapi ada Batasan dan bukan memberikan waktu selama- lamanya untuk mengembalikan. Kami punya tenggang waktu hingga tiga bulan,” paparnya.