Cuaca Ekstrem Ancam Malang Raya 10 Tahun ke Depan, Saatnya Adaptasi Perubahan Iklim

BMKG memetakan siklus bencana yang muncul setiap tahun. Pada Desember rentan terjadi bencana tanah longsor, banjir dan gelombang tinggi di kawasan pesisir. Sepanjang Maret – Mei di pulau Jawa kondisi ekstrem seperti puting beliung, angin kencang, badai petir sampai hujan es.

Lalu pada periode Juni – Agustus sering terjadi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan di wilayah pesisir biasanya terjadi gelombang tinggi. Untuk September – November, masa peralihan musim juga rentan terjadi putting beliung dan hujan es.

“Siklus bencana tiap tahun itu seharusnya dipahami masyarakat, lalu berlatih dan bersiap mengantisipasinya,” ucap Lutfi.

Apalagi bencana hidrometeorologi dampaknya tak hanya di satu daerah saja, wilayah lain pun turut terdampak. Misalnya peristiwa banjir bandang di Kota Batu pada November 2021 silam. Dampak limpahan air di kawasan hulu Brantas itu turut menimbulkan bencana di Kota Malang.

“Bila ditinjau dari kerawanan, maka wilayah kita ini gudangnya kerawanan. Ini harus dipahami semua pihak,” kata Lutfi.

Meski begitu, memberi pemahaman ke masyarakat masih menjadi pekerjaan berat bagi BMKG. Sebab penyajian data dan informasi belum menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan mengantisipasi kondisi ekstrem dampak krisis iklim.

“Masyarakat harus bisa mengenali potensi bahaya yang bisa terjadi di lingkungannya, serta melatih kesiapan menghadapinya demi meminimalisir dampak bencana,” kata Lutfi.

Kepala UPT PLAD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Arif Darmawan, mengatakan berdasarkan Indeks Risiko Provinsi Jawa Timur 2015-2021, Kota Malang masuk kategori tinggi rawan bencana.

“Salah satu bencana yang sering terjadi adalah banjir,” katanya.

Pemerintah Kota Malang telah memiliki beberapa program terkait adaptasi perubahan iklim. Seperti rencana perluasan ruang terbuka hijau, pengembangan urban farming di semua wilayah, serta upaya penguatan ketangguhan bencana.

“Termasuk rencana perbaikan sistem drainase dan membangun ribuan sumur resapan di tiap kampung,” ucap Arif.

Tantangan ke depan adalah penanganan kawasan kumuh dengan fokus utama penataan permukiman di sepadan sungai. Serta revitalisasi dan peningkatan ruang terbuka hijau aktif atau yang bisa dimanfaatkan oleh publik.

Wahana Lingkungan Hidup Indonensia (Walhi) Jawa Timur menilai dampak nyata perubahan iklim itu tak diimbangi dengan upaya adaptasi dan mitigasi oleh pemerintah daerah di Malang Raya. Kebijakan tata ruang yang tak peka lingkungan memperburuk dampak krisis iklim.

Manager Kampanye dan Jaringan Masyarakat Walhi Jatim, Lila Puspitaningrum, mengatakan perubahan tata ruang terjadi secara besar-besaran dari hulu dan hilir. Lahan hijau hilang karena alih fungsi lahan di Kota Batu hingga Kota Malang.

“Perencanaan tata ruang wilayah disusun dengan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi,” ujar Lila.

Ia menyebut revisi perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batu lebih mengutamakan aspek ekonomi seperti sektor pariwisata. Termasuk industri ekstrataktif dalam rupa pembangunan dua pembangkit listrik energi panas bumi yang dinilai Walhi tak ramah lingkungan.

Mengutip data Global Forest Fund, di Kota Batu telah 1.295 hektare hutan dengan 113 hektare di antaranya hutan lindung hilang karena alih fungsi. Menyebabkan suhu udara semakin panas, sumber air semakin berkurang serta banjir bandang dan longsor sering terjadi di kota ini.

“Dulu mudah melihat kabut menyelimuti Kota Batu saat sore hari, sekarang hampir tak pernah ada. Itu indikasi ancaman perubahan iklim,” ujar Lila.

Hal serupa juga terjadi di Kota Malang, banyak RTH dari tahun ke tahun terus hilang karena beralih fungsi. RTH yang hilang itu seperti waduk resapan di Pulosari dan Jalan Kawi, Taman Kota di depan TPU Sukun, Taman Kunir, Stadion Luar Gajayana dan lainnya.

Lia menambahkan, dalam dokumen RTRW Kota Malang disebutkan 60 persen diperuntukkan bagi kepentingan sosial budaya dan 40 persen untuk ekonomi. Tapi praktik di lapangan menunjukkan malah sebaliknya, peruntukan ekonomi lebih dominan.

Sedangkan di Kabupaten Malang, kawasan lindung di wilayah selatan telah diubah jadi kawasan pariwisata. Padahal di wilayah selatan terdapat kawasan kars yang sangat penting untuk penyimpang cadangan air.

“Jadi, tiga daerah di Malang Raya ini sama-sama mengeksploitasi besar-besaran tata ruang mereka demi kepentingan ekonomi,” kata Lila.

Menurutnya, ketiga daerah itu seharusnya membuat kebijakan yang mempeimbangkan lingkungannya. Tak hanya memikirkan investasi, tapi juga mengutamakan lingkungannya sebagai solusi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Sudah saatnya kita semua termasuk birokrasi pemerintahan membuat kebijakan yang tak mengeksploitasi lingkungan sebagai satu mitigasi dampak perubahan iklim,” ucapnya.