Royalti untuk LMK ARDI dan RAI Belum Cair, Rhoma Irama Sumbangkan Rp100 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Royalti untuk Lembaga Managemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (LMK ARDI) belum cair dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Keluhan ini terungkap dalam diskusi virtual yang diikuti sejumlah tokoh dangdut, seperti Rhoma Irama, Ikke Nurjanah, dan Elvy Sukaesih bersama anggota LMK ARDI dan Royalti Anugerah Indonesia (RAI).

Mereka semua mengaku terdampak akibat pola distrisbusi baru yang diterapkan LMKN ini menyatakan dirugikan oleh system yang berlaku.

"Seharusnya, royalti periode Januari–Juni 2025 sudah dicairkan pada Agustus 2025 dan periode Juli-Desember 2025 sudah dicairkan paling lambat Januari 2026,"ujar pernyataan mereka dalam rilis yang dterima Liputan6.com.

Namun, sampai dengan berita ini disiarkan tidak ada serupiah pun royalty yang dicairkan untuk hak terkait dangdut khususnya dalam periode tahun 2025.

Hal ini membuat gejolak yang cukup besar di anggota yang terhimpun dalam LMK ARDI. Padahal, setiap tahun dalam proses pembagian royalty, ARDI pada masa puasa jelang idul fitri sudah tuntas dalam proses distribusi royalti kepada anggota. Akibat dari kebijakan LMKN saat ini, anggota ARDI tidak mendapatkan haknya.

Dalam situasi seperti ini Rhoma Irama memberikan sumbangan kepada anggota RAI dan ARDI sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai bentuk kepedulian atas situasi yang terjadi saat ini.

Sumbangan ini bertujuan untuk membantu para anggota RAI dan ARDI menjelang hari raya Idul Fitri. Rhoma Irama mengaku sangat prihatin dengan kondisi para seniman musik dangdut khususnya pencipta lagu dan pelaku pertunjukan yang sangat berharap bisa mendapatkan royalty di bulan Ramadhan ini.

Namun sayangnya kebijakan tata kelola royalti saat ini tidak memberikan peluang hal itu dapat terwujud. Rhoma Irama berharap tata Kelola royalti d Indonesia kedepan semakin baik danberkeadilan serta transparan.

Ia juga menambahkan secara esensial tata Kelola royalti bukan hanya sekedar bagaimana cara menarik dan mendistribusikan royalti, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana cara mensejahterakan para pelaku seninya, perlu untuk digaris bawahi bahwa undang-undang dibuat tidak hanya untuk menjaga kepentingan masyarakat di pusat-pusat kota atau seniman yang popular saja.