7 Pencipta Lagu Ajukan Uji Materi PP No. 56 Tahun 2021 ke MA, Ari Bias Hingga Ali Akbar Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 7 pencipta lagu ternama Tanah Air mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung atau MA terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

Uji materi juga diajukan terhadap Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaannya. Langkah hukum ini ditempuh karena kedua regulasi tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Khususnya, terkait keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dianggap tak punya dasar hukum dan keluar dari tujuan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Ketujuh pemohon itu yakni Ali Akbar, Eko Saky, Vien Adiyanti, Rento Saky, Ugie Uturia, Arie Zain, dan Enteng Tanamal yang juga menjabat Ketua Pembina LMK KCI. Musisi Ari Bias mendukung langkah 7 penulis lagu ini seraya menyuarakan pendapat.

Lewat keterangan resmi yang diterima Showbiz Liputan6.com, Jumat (31/10/2025), para pemohon menilai LMKN memicu kekacauan pengelolaan royalti yang seharusnya dikelola dari, oleh, dan untuk pencipta lagu. Bukan lembaga yang berada di luar kendali pemilik hak cipta.

Ari Bias mengingatkan, dalam UU No. 28 Tahun 2014, kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti diberikan ke LMK. Akan tetapi, melalui PP No. 56 Tahun 2021, LMKN ditempatkan di posisi mengambil alih sebagian besar fungsi dan kewenangan LMK.

“Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan pelaksanaannya. Saya mendukung langkah rekan-rekan pencipta mengajukan uji materi ke MA demi meluruskan amanat UU Hak Cipta,” kata Ari Bias, penulis lagu “Bilang Saja” dan “Bukan Milikmu Lagi.”

Sementara itu, Ali Akbar, menjelaskan UU No. 28 Tahun 2014 hanya memberi kewenangan kepada LMK, bukan entitas lain seperti LMKN. “Pengelolaan royalti itu ranah hukum perdata, bukan hukum publik. UU Hak Cipta sudah jelas: hanya LMK yang berwenang,” ungkapnya.

Ali Akbar menambahkan, kekeliruan pembentukan LMKN bermula sejak diterbitkannya Permenkum No. 29 Tahun 2014, yang dijadikan dasar Pemerintah untuk membentuk lembaga baru di atas LMK.

“Padahal Pasal 93 UU Hak Cipta hanya memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur tata cara penerbitan izin dan evaluasi LMK. Tidak ada mandat untuk membentuk lembaga lain seperti LMKN,” ucap Ali Akbar.

Ali Akbar menilai PP No. 56 Tahun 2021 dan turunannya memperparah kekeliruan tersebut karena menempatkan LMKN sebagai pihak yang mengatur dan mendistribusikan royalti, padahal secara hukum seharusnya dilakukan LMK.

“Oleh sebab itu, kami ingin meluruskan. Kami ingin tata kelola royalti yang benar, adil, dan berkelanjutan, agar sesuai Undang-Undang sehingga para pencipta lagu tidak terus-menerus dirugikan,” Ali Akbar menyambung.

Permohonan uji materi ke MA resmi terdaftar dengan nomor register 5874-HUM-2510291110. Ali Akbar dan kawan-kawan mengklaim, langkah ini diambil sebagai bentuk perjuangan moral juga hukum demi keadilan bagi para pencipta lagu Indonesia.