Melisa Djayanty, Dokter yang Jadi Influencer Kaya Prestasi Di Usia Muda

Liputan6.com, Jakarta Memiliki profesi sebagai dokter memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat. Seperti dr. Melisa Djayanty, dokter PNS yang juga sedang merambah dunia bisnis dan telah masuk kategori influencer ini, sedang mendalami hukum tentang birokrasi regulasi di Indonesia dan UU kesehatan.

Bekalnya untuk menjadi dokter didapatkan dari keberhasilannya tamat kuliah dengan IP cumlaude 3,83 dan lulus one shoot dalam UKDI. dr. Melisa juga sedang studi S2 bidang magister hukum kesehatan.

Profesi dokter yang saat ini diembannya merupakan cita-cita Melisa Djayanty sewaktu kecil. Dengan usaha dan kerja keras, dokter yang juga dipanggil dokter Meo ini lolos dalam seleksi PNS di Pemko Batam.

Memiliki nama lengkap dr. Melisa Parida Djayanty Panjaitan, banyak yang memanggilnya dengan panggilan dokter Meo atau Melisa. Saat ini ia sedang berdomisili di Jawa Tengah, kota Semarang tepatnya.

Usianya yang masih muda menjadi contoh bahwa niat yang kuat dan kerja keras mampu mewujudkan cita-cita. dr. Melisa yang lahir di Batam pada 17 Februari 1993 itu. Saat ini, ia sedang menempuh S2 magister hukum kesehatan.

Melisa memiliki seorang putra bernama Gwen Tatiana dan suami bernama Dr. Ukio Salferius Tamba, M.Biomed. Profesi sang suami juga seorang dokter dan saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis bedah tingkat akhir. Tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Kariadi Semarang, Jawa Tengah.

Uniknya, dalam satu keluarga seperti Ayah, Ibu hingga Adik Ipar memiliki profesi dalam pemerintahan. Awal mula profesi dokter PNS didapatkan saat Pemerintah Kota Batam membuka seleksi PNS di Pemko batam dan hanya tersedia kuota 1 orang menggunakan tes CBT online.

Namun sebelum menjalani profesinya sebagai PNS, dr. Melisa juga telah menjalankan bisnis produk kecantikan dan kesehatan yang bekerja sama dengan PT Produksi Kosmetik Kesehatan.

Dua tahun menjadi PNS membuatnya tertarik untuk mendalami hukum birokrasi tentang kesehatan terutama kedokteran. Keingintahuannya itu berlanjut dengan diambilnya sekolah magister hukum kesehatan di Semarang selama dua tahun.

Ketertarikannya terhadap hukum birokrasi adalah karena banyaknya polemik di Indonesia terutama kesehatan yang simpang siur.