Aset Indra Kenz Disita Negara, Dipertanyakan karena Dianggap Tidak Merugikan

"Kalaupun mau dirampas majelis hakim juga harus menyertakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 jika menilai perbuatan Indra Kenz termasuk perjudian digital illegal karena semua dilakukan secara digital itupun dari bukti bukti harus meyakini bahwa ini benar benar ditawarkan judi dan bermuatan judi bukan investasi trading," tambahnya.

Sebelumnya, JPU meminta aset Indra Kenz diserahkan ke paguyuban. Hal itu benar bila sesuai dengan konstruksi Pasal 45A ayat 1.

"Kalau hasil TPPU harus dikembalikan pada korban, sebagaimana Pasal 39 KUHP jo 46 KUHAP (1) yang mana benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda yang disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga berdasarkan putusan Contradictio in Terminis," ujar Yunus.

Yunus meminta negara harus hadir serta meminta hukum harus tegak lurus kepada korban untuk memberantas kejahatan digital.

"Solusinya hakim pidana dalam putusan menyerahkan aset dalam perkara tersebut kepada kurator untuk membaginya, jadi mekanismenya pidana dan PKPU berjalan beriringan, sebagaimana pasal 98 KUHAP sehingga bisa dibagi kepada para korban atau seharusnya harta aset yang disita dengan dasar Pasal TPPU dikembalikan kepada korban," ujarnya. 

Dalam putusannya, mekanisme pengembalian aset korban akan diatur sebagaimana putusan dari majelis hakim dan dilaksanakan oleh jaksa eksekutor yang akan membagi sesuai dengan hasil putusan.

"Apa yang mau digugat semua asetnya kan sudah dirampas buat apa menang diatas kertas tapi tidak ada realisasi eksekusinya," ujarnya.

"Jadi ini harus jadi perhatian Mahkamah Agung dan DPR RI yang dijadikan acuan menjadi putusan hakim untuk menyelesaikan pola pola permasalahan yang sama belum lagi kasus Robot Trading yang masih dalam proses hukum," pungkas Yunus