Ekonom: Moody's Revisi Outlook Indonesia Sentimen Jangka Pendek

Liputan6.com, Jakarta - Chief Economist dan Macro Strategist BRI Danareksa Sekuritas, Helmy Kristanto, menegaskan isu yang mencuat dari Moody’s lebih banyak berkaitan dengan aspek predictability atau konsistensi kebijakan pemerintah. Dia menuturkan, pasar perlu membedakan antara perubahan outlook dan penurunan rating secara langsung. Ia menegaskan, hingga saat ini Indonesia belum pernah mengalami downgrade rating sejak reformasi fiskal 1998.

Ia menuturkan, yang terjadi belakangan ini adalah penyesuaian outlook, bukan penurunan peringkat kredit. Hal ini dinilai penting agar investor tidak bereaksi berlebihan.

"Padahal setelah kita mengalami reformasi fiskal 1998 belum pernah kita mengalami downgrade dari sisi rating, ratingnya kita selalu dinaikkan kadangkala outlook yang diturunkan, kemarin itu outlook bukan rating ya bapak ibu," kata Helmy dalam acara BIRDS Market Outlook 2026, di Menara BRILian, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Helmy juga membandingkan pendekatan Moody’s dengan lembaga pemeringkat lain seperti Fitch Ratings dan S&P Global Ratings. Dia menuturkan, Moody’s cenderung lebih sensitif terhadap dinamika kebijakan, bahkan sebelum dampak ekonominya benar-benar terasa.

"Moody's itu policynya goyang dikit ekonominya baik-baik aja udah di downgrade ratingnya dari sisi outlook. Tapi kalu Pemerintah merespon bisanya di update lagi. Beda dengan Fitch dan S&P rating, bisanya Fitch dan S&P rating kalau sudah ada dampak ekonominya," jelasnya.

Sentimen Jangka Pendek

Helmy menilai isu ini lebih tepat dibaca sebagai sentimen jangka pendek ketimbang ancaman struktural. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat, dengan peluang pertumbuhan yang tetap terbuka, terutama jika ada ruang penurunan suku bunga acuan.

"Kita menganggap pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan kemungkinan BI Rate akan turun," ujarnya.

Ia menambahkan, pasar kerap bereaksi cepat terhadap isu global, termasuk gelombang sentimen dari lembaga internasional. Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, arah pasar tetap ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan kinerja korporasi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh Moody’s Investors Service, tetapi outlook Indonesia direvisi menjadi negatif dari stabil. Adapun peringkat kredit Indonesia di level Baa2 dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid.

Penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada kuartal IV -2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11% pada 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3% terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.

"Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip dari laman ekon.go.id.

Untuk mendorong geliat investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.

Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

Komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku juga terus ditegaskan, di mana tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92% atau tetap berada di bawah batas 3%, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68%.

Salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dibiayai dengan mengoptimalisasi APBN yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja.

Berkait dengan program prioritas Pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Selain itu di bidang pasar modal, reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15% dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga.

“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” ujar Juru Bicara Haryo.