Ebtanas Adalah Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, Ini Sejarah, Tujuan, dan Bedanya dengan Ujian Nasional

Liputan6.com, Jakarta Ebtanas adalah salah satu istilah ujian akhir yang sangat melekat di benak pelajar Indonesia era 1980-an hingga awal 2000-an. Nama ini merujuk pada Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, penanda resmi berakhirnya sebuah jenjang pendidikan.

Berbeda dari ulangan biasa, Ebtanas adalah evaluasi yang bahan soalnya disiapkan secara terpusat oleh pemerintah. Hasil ujiannya melahirkan Nilai Ebtanas Murni atau NEM yang kerap menentukan ke mana seorang siswa bisa melanjutkan sekolah.

Sistem ini bertahan lebih dari dua dekade sebelum berganti nama beberapa kali hingga menjadi Ujian Nasional. Memahaminya membantu kita membaca arah perubahan evaluasi pendidikan nasional dari waktu ke waktu.

Sebagaimana dikutip dari situs Kemendikbud, penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat telah berlangsung sejak sekitar 1950-an dan berulang kali berganti bentuk, salah satunya menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau Ebtanas pada periode 1980 sampai 2002.

Setelah era Ujian Sekolah, pada 1980 sampai 2002 sistem ujian berganti nama menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau Ebtanas untuk mata pelajaran pokok, sedangkan Ebta digunakan untuk mata pelajaran non-Ebtanas. Inilah inti mengapa istilah Ebtanas adalah dua hal yang selalu disebut berpasangan dengan Ebta. Keduanya menjadi mekanisme evaluasi akhir yang menentukan tamat atau tidaknya seorang peserta didik.

Tujuan dari Ebtanas dan Ebta adalah untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Dokumen ini setara dengan ijazah, sehingga posisinya sangat penting bagi kelanjutan studi maupun dunia kerja; simak lebih jauh soal Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Pada awal pemberlakuannya, mata pelajaran yang diujikan dalam Ebtanas adalah Pendidikan Moral Pancasila, yang kemudian ditambah dengan beberapa mata pelajaran lain. Bahan Ebtanas berupa kumpulan soal disiapkan oleh pusat, sementara panitia daerah bertugas merakit paket tes dan menggandakannya.

Mengacu pada jurnal Advances in Social Sciences Research Journal, Ebtanas sesungguhnya merupakan gabungan ujian nasional dan ujian sekolah; soal dibuat oleh pemerintah pusat, sedangkan sekolah diberi wewenang menetapkan kriteria kelulusan siswa selama mengikuti aturan pusat. Ujian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu merintis standar nasional mutu pendidikan dasar dan menengah, serta mempercepat peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh negeri.

Kelulusan siswa ditentukan dari kombinasi nilai rapor dan nilai Ebtanas, di mana nilai rapor (dikenal sebagai P dan Q) serta skor Ebtanas (R) sama-sama diperhitungkan. Sistem ini tidak berjalan selamanya. Ebtanas untuk jenjang sekolah dasar akhirnya dihentikan pada 2002, sedangkan untuk pendidikan menengah jumlah mata pelajaran yang diujikan dikurangi.

Untuk benar-benar memahami posisi Ebtanas, kita perlu melihatnya sebagai satu mata rantai panjang evaluasi pendidikan Indonesia. Nama ujian akhir memang telah berganti berkali-kali sejak kemerdekaan, dan Ebtanas menempati periode paling panjang di antaranya.

Sebagaimana dilaporkan WENR (World Education News and Reviews), Ebtanas untuk jenjang SMA dikenal dalam bahasa Inggris sebagai National Evaluation of Studies at the Final Level, dengan penghargaan berupa Surat Tanda Tamat Belajar bagi lulusannya. Berikut urutan transformasinya:

1. Ujian Penghabisan (1950-1964) - Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menyelenggarakan ujian dengan soal berbentuk esai yang kemudian dikoreksi oleh pusat-pusat rayon.
2. Ujian Negara (1965-1971) - pemerintah mulai menerapkan Ujian Negara yang berlaku secara nasional dengan kendali pelaksanaan di tangan pemerintah pusat.
3. Ujian Sekolah (1972-1979) - istilah berganti menjadi Ujian Sekolah, dan seluruh bahan ujian disiapkan oleh sekolah atau kelompok sekolah.
4. Ebtanas dan Ebta (1980-2002) - Ujian Sekolah berganti menjadi Ebtanas yang hanya mencakup mata pelajaran pokok, sementara Ebta menampung mata pelajaran di luar itu.
5. Ujian Akhir Nasional/UAN (2003-2004) - Ebtanas diubah menjadi UAN dengan perbedaan mencolok pada cara menentukan kelulusan, di mana nilai minimal kelulusan pada 2003 dipatok 3,01.
6. Ujian Nasional/UN (2005-2020) - UAN berubah menjadi Ujian Nasional yang dikenal hingga era modern.
7. Asesmen Nasional (2021-sekarang) - peran UN digantikan oleh Asesmen Nasional yang menilai literasi, numerasi, dan survei karakter tanpa menjadi penentu kelulusan. Pelaksanaannya kini berbasis komputer melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Jika membicarakan Ebtanas, satu istilah yang mustahil dilewatkan adalah NEM. Berdasarkan catatan sejarah pendidikan, Nilai Ebtanas Murni pertama kali diperkenalkan pada 1985 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Kehadirannya menandai upaya menghadirkan tolok ukur yang seragam bagi prestasi belajar siswa di seluruh Indonesia.

NEM adalah nilai yang dihasilkan dari ujian nasional pada tingkat akhir sekolah, dan selain menjadi salah satu indikator kelulusan, ia juga sempat menjadi satu-satunya penentu kompetisi masuk sekolah negeri di jenjang berikutnya, kecuali untuk tingkat universitas yang memiliki sistem penerimaan tersendiri. Angka inilah yang dulu membuat begitu banyak siswa dan orang tua deg-degan menanti pengumuman.

NEM adalah hasil ujian Ebtanas yang digunakan sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan hasilnya dicatat dalam DANEM atau Daftar Nilai Ebtanas Murni sebagai dokumentasi resmi nilai siswa. Fungsi ini mirip dengan peran Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) di era yang lebih baru, yakni menjadi rujukan saat mendaftar sekolah lanjutan lewat mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketergantungan pada nilai murni seperti NEM belakangan mulai ditinggalkan. Seleksi berbasis angka perlahan digeser oleh pendekatan pemerataan seperti sistem zonasi, yang menempatkan jarak tempat tinggal, dan bukan sekadar nilai ujian, sebagai pertimbangan utama penerimaan siswa baru.

Selama lebih dari dua puluh tahun berjalan, Ebtanas menuai penilaian dua sisi. Ada manfaat nyata yang dirasakan, tetapi ada pula kelemahan yang akhirnya mendorong pergantian sistem. Berikut rangkumannya:

1. Nilai terstandar dan dapat dibandingkan - hasil ujian Ebtanas dapat diperbandingkan antarsiswa, sekolah, maupun daerah.
2. Menjadi alat seleksi - Nilai Ebtanas Murni bisa dijadikan pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Bahan pemetaan mutu - berdasarkan NEM, mutu sekolah dapat dipetakan pada tingkat daerah maupun nasional.
4. Rawan manipulasi nilai - skor Ebtanas (R) umumnya lebih rendah daripada nilai ujian sekolah, sehingga berpotensi menekan persentase kelulusan dan mendorong sejumlah sekolah mengatrol nilai.
5. Tekanan psikologis - beragam kajian mencatat bahwa model ujian penentu semacam ini turut membawa dampak negatif, terutama pada penurunan kualitas psikologis siswa maupun guru.
6. Memicu belajar hanya untuk ujian - sebuah kajian internasional menyoroti munculnya pengajaran yang terpusat pada butir soal yang akan diujikan, sementara pada 2019 tercatat 126 kasus kecurangan secara nasional, naik 59 persen dari tahun sebelumnya.

Perdebatan soal kelebihan dan kekurangan ini mengingatkan pada dinamika serupa pada kebijakan pendidikan lain, misalnya pro dan kontra sistem zonasi PPDB. Karena itu, penting bagi siswa untuk fokus pada penguasaan materi, misalnya dengan mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah secara terencana, apa pun bentuk evaluasinya.

Setelah Ebtanas resmi ditinggalkan, tongkat estafet evaluasi berpindah ke UAN, lalu Ujian Nasional, hingga akhirnya babak baru dibuka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa mulai 2021 ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sosok di balik kebijakan besar ini bisa dibaca pada profil Nadiem Makarim. 

Asesmen ini terinspirasi konsep PISA dan bertujuan mengukur kemampuan numerasi dan literasi siswa pada kelas empat, delapan, dan sebelas. Asesmen Nasional sendiri terdiri dari tiga bagian, yakni Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Perubahan ini menuntut penguatan literasi dan numerasi sejak dini, sekaligus mendorong guru memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar dan membiasakan siswa dengan contoh soal AKM. Goldy Fariz Dharmawan, peneliti SMERU, dikutip dari The Conversation, menyatakan, "Butir-butir soalnya kemungkinan harus berbasis literasi atau numerasi sebagai kompetensi inti siswa, tetapi hal ini bisa dirancang untuk mencakup beragam mata pelajaran, termasuk ilmu sosial."

Berdasarkan keterangan laman Sekretariat Kabinet, Ujian Nasional dan ujian kesetaraan pada 2021 dibatalkan, sehingga hasilnya tidak lagi diperlukan sebagai syarat kelulusan maupun untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Alasan penghapusan bukan tanpa dasar. Studi lembaga think tank SMERU pada 2018 di 13 kabupaten dan kota tidak menemukan korelasi yang bermakna antara hasil ujian nasional 2017 dan kebijakan peningkatan keterampilan guru. Bahkan, akibat pandemi, ujian nasional untuk seluruh jenjang dibatalkan lebih awal sehingga secara praktis berakhir satu tahun lebih cepat.

Kini wacana menghidupkan kembali ujian nasional bergulir lagi. Indonesia menghapus ujian nasional pada 2021, tetapi muncul rencana untuk menghadirkannya kembali sekitar tahun ajaran 2026, dan hal ini memicu perdebatan baru. Salah satu tujuan format baru itu adalah menekan kecurangan melalui ujian berbasis komputer demi transparansi dan keadilan yang lebih baik. Alpha Amirrachman, pakar pendidikan dari Universitas Islam Internasional Indonesia, dikutip dari UIII, menuturkan, "Penghapusan ujian nasional, meskipun tampak populer, telah meninggalkan kekosongan yang signifikan." Dalam wawancara yang sama, ia menegaskan, "Universitas-universitas di Belanda, misalnya, kini ragu menerima mahasiswa Indonesia karena tidak ada asesmen terstandar untuk mengukur kesiapan akademik mereka." Ia menambahkan, "Sejak penghapusan ujian nasional, peringkat PISA kita turun, dan hal itu mengkhawatirkan bagi bangsa yang ingin membangun Generasi Emas pada 2045." Bagi calon siswa dan orang tua, memahami transisi kebijakan seperti ini penting, termasuk mengetahui perbedaan SPMB dan PPDB serta menyiapkan berkas melalui panduan SPMB terbaru di daerah masing-masing.

Ebtanas singkatan dari apa?

Ebtanas adalah singkatan dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, sistem ujian akhir berskala nasional yang berlaku pada 1980 sampai 2002 untuk mata pelajaran pokok, sementara mata pelajaran lain diuji melalui Ebta. Istilah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah evaluasi pendidikan di Indonesia.

Kapan Ebtanas dihapus dan diganti apa?

Ebtanas mulai diubah pada 2002 menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN), lalu berganti menjadi Ujian Nasional pada 2005, dan sejak 2021 perannya digantikan Asesmen Nasional. Fokus penilaian pun bergeser ke keterampilan berbahasa serta numerasi, bukan lagi sekadar hafalan mata pelajaran.

Apa itu Nilai Ebtanas Murni (NEM)?

NEM adalah nilai murni hasil Ebtanas yang dulu berfungsi sebagai indikator kelulusan sekaligus penentu utama seleksi masuk sekolah negeri di jenjang berikutnya. Karena bobotnya besar, NEM sempat menjadi angka paling dinanti oleh siswa dan orang tua setiap tahun ajaran.

Perjalanan dari Ebtanas hingga Asesmen Nasional memperlihatkan bahwa cara sebuah bangsa menilai muridnya tidak pernah benar-benar selesai. Setiap perubahan membawa kelebihan sekaligus pekerjaan rumah baru, dan diskusi soal menghidupkan kembali ujian nasional menegaskan bahwa bentuk evaluasi pendidikan akan terus dicari rumusan terbaiknya.