Kasus Narkoba Marak, Asosiasi Minta Pemerintah Tak Asal Larang Vape

Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan produk rokok elektronik (vape) menjadi salah satu pilihan bagi perokok dewasa untuk beralih dari rokok konvensional. Namun, maraknya penyalahgunaan vape ilegal sebagai media peredaran narkotika memicu kekhawatiran masyarakat dan konsumen terkait wacana larangan vape secara umum.

Pemerintah diharapkan dapat bijak membedakan produk legal dan vape ilegal yang disalahgunakan untuk narkotika agar upaya pemberantasan narkoba tepat sasaran.

Vape ilegal yang disalahgunakan sebagai media narkotika memiliki perbedaan kontras. Produk pasar gelap tanpa pita cukai ini dijual dengan harga melambung hingga jutaan rupiah dan tidak beredar di gerai resmi, sehingga kecil kemungkinan konsumen salah membeli.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, menekankan rentang harga yang terlampau jauh tersebut sekaligus mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menyasar media apa saja.

“Musuh bersama kita adalah narkotika. Namanya oknum, kita tidak pernah tahu ya. Kita nggak tahu, ke depannya media apa lagi yang akan digunakan. Yang penyalahgunaan ini, ternyata harganya tiga sampai lima juta, sedangkan liquid vape legal seratus ribu rupiah masih ditawar. Jadi, jauh berbeda,” ujar Budiyanto, Sabtu (26/9/2026).

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru-baru ini membongkar sindikat narkoba. Pelaku memasarkan happy water hingga liquid vape berisi zat terlarang seharga Rp2 juta hingga Rp6 juta per unit.

Plt Deputi Pemberantasan BNN, Budi Wibowo, mengungkapkan bahwa jaringan tersebut menggunakan modus penyamaran berlapis, termasuk mengemas bahan baku narkotika menyerupai saset minuman energi berperisa.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, berharap penindakan hukum fokus menyasar kejahatan narkotika tanpa mengorbankan akses konsumen dewasa terhadap produk legal.

“Penyalahgunaan vape harus ditindak tegas. Namun, penanganannya perlu membedakan produk legal yang dipasarkan sesuai ketentuan dengan produk ilegal yang disalahgunakan untuk memasukkan zat narkotika,” tegas Paido.

Menurut Paido, menyamaratakan produk legal dan ilegal berisiko mengaburkan fokus utama pemberantasan narkotika di tanah air.

“Kalau masalahnya adalah narkoba yang dimasukkan ke dalam liquid, maka yang harus diperkuat adalah pengawasan dan penindakan terhadap zat terlarang serta pelakunya. Konsumen vape legal tidak seharusnya diperlakukan sama dengan oknum yang melakukan penyalahgunaan,” tuturnya.

Ia juga berpesan agar kebijakan pemerintah tetap berimbang bagi pengguna produk alternatif.

“Jangan sampai tindakan terhadap oknum yang melakukan tindak pidana justru menghilangkan pilihan bagi konsumen dewasa yang menggunakan produk legal sebagai alternatif dari rokok,” pungkas Paido.