Efisiensi Anggaran MBG Diperkuat, Pemerintah Pastikan Belanja Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperketat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Proyeksi anggaran yang semula mencapai sekitar Rp330 triliun kini turun menjadi Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dalam pelaksanaan program.

“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, efisiensi tidak hanya dilakukan dengan memangkas anggaran, tetapi memastikan belanja negara benar-benar mengikuti kebutuhan di lapangan.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memantau pelaksanaan MBG hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.

Pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari mekanisme koreksi terhadap SPPG yang ditemukan bermasalah. Purbaya mengatakan temuan di daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui penyesuaian anggaran apabila persoalan tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengatakan pihaknya juga melakukan penyisiran terhadap penggunaan anggaran MBG. Salah satunya dengan mengecek keberadaan dapur yang tercatat beroperasi, tetapi faktanya tidak menjalankan pelayanan.

Jika ditemukan unsur pidana, BGN akan menerjunkan inspektorat dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Sudaryono menegaskan efisiensi akan terus dilakukan tanpa mengurangi sasaran pelayanan program.

“Kami berusaha seefisien mungkin,” katanya.

Pengawasan oleh Kementerian Keuangan dan BGN dilakukan seiring dengan perluasan pelaksanaan MBG. Pemerintah memastikan penyesuaian anggaran dan pengawasan SPPG berjalan bersamaan agar belanja program sesuai kebutuhan sekaligus tetap menjaga manfaat bagi masyarakat.