Kemarau Panjang, Ratusan Desa di Banten Terancam Kekeringan

Kemarau Panjang Akibat El Nino — Penggembala kambing beristirahat di sawah yang kering akibat kemarau di kawasan Sirnajati, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/8/2023). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 415 desa dan kelurahan yang tersebar di 105 kecamatan di Provinsi Banten dipetakan berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Hingga saat ini, penyaluran bantuan air bersih baru menjangkau 139 desa dan kelurahan.

"Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, terdapat sekitar 105 kecamatan atau 415 desa dan kelurahan yang berpotensi terdampak kekeringan di Provinsi Banten," ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Lutfi Mujahidin, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah Provinsi Banten memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang. Karena itu, penanganan dampak kekeringan dinilai memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Untuk kebutuhan mendesak, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki masih menjadi langkah yang ditempuh. Namun, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan akses air bersih saat musim kemarau.

"Untuk penanganan jangka panjang, Pemprov Banten sedang melakukan kajian teknis mengukur kedalaman sumber air yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan bersama. Termasuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang membutuhkan," ujar Gubernur Banten, Andra Soni, Rabu (29/7/2026).

Petugas Diterjunkan

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten telah menerjunkan petugas ke sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Mereka ditugaskan mencari sumber air yang nantinya akan dimanfaatkan melalui pembangunan sumur bor.

Setelah sumber air ditemukan, pemerintah akan melanjutkan pemasangan mesin, pembangunan tempat penampungan, hingga jaringan penyaluran air bersih. Sumur bor tersebut nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mandi, hingga pengairan lahan pertanian.

"Setelah kajian teknisnya keluar, baru kita akan menyerahkannya ke Dinas PUPR untuk pekerjaan teknis fisiknya," jelas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari James Faraddy.