AHY Turun Langsung ke Pesisir, Tinjau Hunian Nelayan Berkonsep Terpadu

Liputan6.com, Jakarta - Mengendarai sendiri mobil dinasnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendatangi perumahan nelayan di Banten.

Menempuh perjalanan sekitar dua jam dari kantornya, AHY melihat perumahan nelayan dengan luas tanah 60 meter dan luas bangunan 30 meter. Setiap kepala keluarga, membayarnya dengan cara dicicil, yakni mulai Rp 120 ribu hingga Rp 170 ribu per minggunya, selama empat tahun.

"Yang jelas kita akan sempurnakan dan tentunya di atas areal 1,3 hektar ini ada 110 rumah. Masing-masing rumah itu di atas tanah kurang lebih 60 meter persegi, bangunannya kurang lebih 30 meter persegi. Tadi ada dua, tiga kamar, ada kamar mandi, ada dapur," ujar AHY, Kamis, (16/04/2026).

Perumahan nelayan di Kabupaten Tangerang, Banten, bentuknya mirip dengan rumah subsidi seperti di daerah lainnya. Namun dibangun di pesisir, yang langsung berhadapan dengan pantai dan perahu milik mereka biasa mencari ikan.

Sedangkan perumahan nelayan di Ketapang Urban Aquaculture, lokasinya berdampingan dengan objek wisata hutan mangrove dan gerai UMKM yang menampilkan olahan maupun kerajinan hasil laut.

"Yang jelas kondisi sebelum dilakukan penataan kawasan dengan saat ini jauh berbeda, jauh sekali berbeda. Nah ini juga sesuatu yang baik untuk masyarakat kita dan bahkan apa yang kita lihat di sini bisa menjadi semacam percontohan untuk tempat-tempat lainnya," terangnya.

Perumahan nelayan di Tanjung Kait yang berjumlah 110 unit dibangun patungan oleh NGO Habitat for Humanity, Koperasi Mitra Dhuafa (Komda) dan Pemkab Tangerang yang menelan biasa sebesar Rp 13 miliar.

Bagi nelayan yang menyicil rumah, pembayaran dilakukan ke koperasi yang ada di dekat perumahan mereka.

Nantinya, akan dibangun juga dermaga untuk tempat tambat perahu, SPBU khusus nelayan, hingga tanggul pemecah gelombang, untuk menahan abrasi maupun ombak tinggi.

"Kemudian kalau ditanya tadi berapa panjang (tanggul), nanti akan kita pastikan secara teknis. Ya tentu harus duduk dan harus dihitung secara menggunakan hitungan engineering. Kementerian KKP termasuk juga dengan Kementerian PU ini juga harus duduk bersama," jelasnya.