Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jajarannya di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025). Ada tiga poin yang ditekankan dalam paparannya.

Dedi berharap program MBG dapat menciptakan peningkatan daya saing, kualitas kesehatan warga dan membangun rasa keadilan.

"Pertama adalah dana beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat cukup besar yakni mencapai Rp 54 triliun. Diharapkan pihak perbankan ikut membantu kebutuhan pendanaan program MBG melalui pinjaman berbunga ringan," ujar Dedi dalam siaran medianya ditulis Bandung, Kamis (18/12/2025).

Dedi juga berharap program MBG menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Maksudnya, petani kecil di pedesaan dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, seperti beras hingga sayuran. Kemudian peternak memasok kebutuhan telur, daging dan ikan.

"MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan petani dan penyedia MBG," kata Dedi.

Tak hanya itu, Dedi juga ingin pihak sekolah mengambil peran menyediakan kebutuhan bahan baku bagi mitra MBG. Termasuk mengajarkan pada murid-murid untuk memelihara ayam, menanam sayuran, menanam pohon pisang, menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.

"Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," ucap Dedi.

Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, semua pihak dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG setelah pemerintah mulai mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

"Keberhasilan program hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas. Tentu pelaku utama BGN, tapi kita semua terlibat untuk mendukung agar ini sukses. Bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, gubernur," ujar Zulkifli usai rakor kemarin.

Zulkifli menjelaskan bahwa perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

"Tadi bagus sekali, Pak Gubernur dan kepala BGN juga mengatakan, kalau ini pekerjaan kita bersama, maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat tanam sayur, buah, pelihara ayam dan bisa pasok ke MBG," kata Zulkifli.