Tujuh Orang Gelapkan Dana Bantuan Covid Rp 1,99 Miliar, Modus Palsukan Data Petani Karawang

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menangkap tujuh tersangka penggelapan dana bantuan kewirausahaan dari pemerintah saat pandemi Covid-19. Para tersangka merugikan negara Rp 1,99 miliar dengan membuat laporan kelompok tani fiktif di Karawang.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, para tersangka membuat dokumen usulan fiktif pencarian dana bantuan pemerintah untuk Kelompok Wirausaha Baru (KWU) yang ditujukan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Mereka tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Bumi (GKTMTB).

"Mereka memalsukan data, mengelabui masyarakat petani, serta menguasai uang bantuan dari Kementerian Keternagakerjaan yang nilainya mencapai Rp 1,99 miliar. Para tersangka membuat dokumen usulan fiktif untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah. Para tersangka berinisial N, A.A.A, M.Y, A, B, E, dan M.D," kata Hendra di Mapolda Jawa Barat, Kamis (11/09/2025).

Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Wirdhanto Hadicaksono melanjutka, GKTMTB biasa mengelola kelompok tani yang ada di daerah Karawang. Mereka pun kemudian membagi uang bantuan kewirausahaan itu setelah berhasil dicairkan dari kementerian.

"Ini sebenarnya yang bisa mendapatkan bantuan itu sekitar kurang lebih seribu orang karena 50 kewirausahaan itu. Tetapi akhirnya total hasil dari audit BPK, Rp 1,99 miliar itu dikuasai akhirnya dikembalikan lagi ke pengurus yang akhirnya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Salah satunya adalah untuk usahanya sendiri, makanya ada bukti traktor di situ," ucap dia.

Dia mengatakan, sebanyak 131 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi untuk proses pembuktian. Di samping itu, penyidik meminta keterangan dari tiga ahli, yaitu ahli audit keuangan BPKP, ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, serta ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain dokumen pengajuan kelompok KWU, Rekening koran dan buku tabungan, laptop, traktor bajak, Uang tunai Rp 300 juta, kwitansi dan bon pembelian," kata dia.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar," ucap dia.