Korupsi Kredit Fiktif Rp3,86 Miliar, Eks Mantri Bank BUMN Bulukumba Tertunduk Lesu Saat Ditangkap

Liputan6.com, Bulukumba - Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial HA dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di salah satu bank BUMN di Kabupaten Bulukumba. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp3,86 miliar.

HA, yang diketahui merupakan mantan mantri atau petugas lapangan di bank tersebut, ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 1 September 2025. Selanjutnya, dia ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Klas I Makassar, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-127/P.4.5/Fd.2/09/2025.

Sebelum berstatus tersangka, HA sempat mangkir dari tiga kali panggilan pemeriksaan. Tim Tabur Kejati Sulsel kemudian melacak keberadaannya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, dan melakukan penjemputan paksa pada Senin, 1 September 2025. Tersangka tertunduk lesu saat digelandang petugas Kejati Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengungkapkan modus yang dilakukan HA yakni menggunakan nama nasabah untuk pengajuan kredit, namun hasil pencairannya dipakai untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

"Selain itu, tersangka tidak menyetorkan angsuran pembayaran dari nasabah ke sistem bank. Dana yang seharusnya masuk ke kas bank justru digunakan oleh HA untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, bank mengalami kerugian sekitar Rp3,86 miliar," kata Soetarmi, Selasa (2/9/2025).

Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, menegaskan penyidik akan bertindak proaktif untuk mempercepat pemberkasan perkara. Langkah itu mencakup penyitaan, penggeledahan, pemblokiran, hingga penelusuran aset dengan metode follow the money dan follow the asset.

"Kejati Sulsel berkomitmen bekerja profesional, berintegritas, dan akuntabel dengan prinsip zero KKN," ujar Agus.

Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Kejati Sulsel juga mengimbau para saksi agar bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Atas perbuatannya, HA dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP (primair), atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama (subsidair).