Rumah Subsidi 18 M2 Berpotensi Menimbulkan Kemiskinan Baru, Simak Penjelasan Pakar UGM

Liputan6.com, Yogyakarta - Pakar UGM menyikapi rencana pemerintah yang akan membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan ukuran 18 meter persegi. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK), Nurhadi, menilai kebijakan rumah subsidi ini berisiko menimbulkan kemiskinan baru jika tidak disertai pendekatan kualitas hunian dan fasilitas pendukung.

“Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan kemiskinan baru di masa depan,” kata Nurhadi, Senin 7 Juli 2025.

Nurhadi mengatakan negara memang wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya namun tidak cukup hanya menyediakan rumah. Negara selain harus memberikan ketersediaan kebutuhan papan atau rumah dalam kebijakan sosial, bersama pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pangan.

“Kualitas dan kelayakan juga perlu dipertimbangkan,” imbuhnya soal rumah subsidi 18 M2.

Simak Video Pilihan Ini:

Menurutnya, rencana pembangunan rumah subsidi dengan luas 18 meter memperlihatkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, kebijakan yang hanya mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas maka dapat berdampak pada kesehatan mental, terutama bagi ibu dan anak, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurutnya penting adanya pendekatan yang lebih komprehensif. Perumahan tidak bisa dilepaskan dari fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, akses ke pekerjaan, transportasi, dan layanan kesehatan.

“Rumah tanpa pelayanan bukanlah rumah. Namun, itu adalah tempat berlindung tanpa martabat,” tegasnya.

Ia mengatakan pembangunan rumah subsidi berukuran kecil secara masif bisa memicu terbentuknya kawasan-kawasan baru yang terkesan kumuh atau slum area. Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain seperti membangun rumah susun dengan anggaran yang sama dan memiliki fasilitas ruang publik bersama sehingga akan menciptakan hunian yang lebih manusiawi dan layak.

“Perlu dilakukan survei langsung kepada masyarakat MBR. Bagaimana yang mereka anggap sebagai rumah layak. Konsultasi ulang dengan calon penghuni sangat diperlukan,” jelasnya soal rumah subsidi.