Pemerintah Siapkan Perpres Harga Singkong, Petani Lampung Nantikan Keadilan

Liputan6.com, Lampung - Harapan petani singkong untuk mendapatkan harga jual yang adil semakin mendekati kenyataan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun rumusan harga dasar singkong nasional yang berpeluang besar ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Rapat terbatas lintas kementerian di Jakarta pada Selasa, (29/4/2025) yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut melibatkan sejumlah instansi penting, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Urusan Pangan), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Badan Pangan Nasional. “Alhamdulillah, sudah ada kesepahaman awal antara asosiasi petani dan pengusaha. Tinggal difinalisasi di tingkat menteri,” kata Mikdar kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Dalam rapat tersebut, perdebatan mencuat soal usulan harga dasar singkong nasional. Dua usulan utama disampaikan oleh pihak perusahaan dan petani. Perusahaan mengusulkan harga sebesar Rp1.350 per kilogram dengan kadar aci 24 persen dan rafaksi 15 persen. Sementara itu, petani menginginkan harga yang sama, namun dengan kadar aci 20 persen dan rafaksi maksimal 15 persen. “Perbedaan kadar aci ini sangat memengaruhi pendapatan petani. Karena itu kami mendorong adanya standar nasional yang tegas dan adil,” ungkapnya.

Tak hanya itu, rapat juga membahas penerapan larangan terbatas (lar-tas) terhadap impor singkong guna menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Mikdar menekankan pentingnya regulasi yang mencegah praktik impor murah dan manipulasi kadar aci yang merugikan petani lokal.

Mikdar menyebutkan bahwa regulasi terkait kadar aci dan sistem rafaksi sebaiknya berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan, agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan menghindari penyimpangan di lapangan.

Dia juga mengungkapkan bahwa komunikasi intens terus dilakukan dengan Asosiasi Tepung Tapioka Lokal serta PPPUKI (Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia). “Kami telah menyampaikan aspirasi mereka ke Deputi Menko Pangan dan Dirjen Kementerian Pertanian. Ini menjadi dasar untuk rapat lanjutan di tingkat menteri,” jelas Mikdar.

Menurutnya, hasil rapat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan regulasi resmi, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan presiden, yang mengatur harga dasar, kadar aci, dan rafaksi singkong secara nasional. “Ini perjuangan panjang. Tapi kita patut bersyukur karena sudah mengerucut. Semoga dalam waktu dekat Presiden mengeluarkan keputusan yang benar-benar berpihak pada petani,” tutupnya.