Potensi Pemicu Rendahnya Keterlibatan Disabilitas Musi Banyuasin di Pemilu 2024 (2)

Dia mencontohkan kasus rendahnya partisipan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 tingkat Kota Surakarta, dari data KPU Kota Surakarta Jawa Tengah (Jateng).

Dari jumlah disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sebanyak 1.087-1.088 orang, partisipan Pemilu 2019 hanya berada di angka kurang dari 50 persen. Paling sedikit partisipannya saat pemilihan DPRD Jateng sebesar 46,69 persen.

Sama halnya dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Kota Surakarta Jateng. Di mana, partisipannya hanya berada di angka 56,09 persen. Padahal jumlah pemilih disabilitas sebanyak 993 orang, tetapi hanya 557 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas penting untuk mengawasi persiapan dan jalannya Pemilu 2024 nanti. Dari kunjungannya ke beberapa KPU dan Bawaslu untuk persiapan Pemilu 2024, akan memaksimalkan peraturan dan pelaksanaannya.

KPU juga berjanji memastikan rapat koordinasi (rakor) berjenjang, mulai dari Bimtek PPK, PPS, KPPS dan lainnya, sehingga dipastikan kepatuhan melaksanakan pemilu yang berjalan lancar. Baik aplikasi dan simulasi seperti kertas suara, sampai kemudahan akses penyandang disabilitaske TPS.

“Saat disabilitas advokasi, minta yang lebih datar tapi tidak digubris karena jumlah pemilih disabilitas hanya sedikit. Akhirnya mereka tidak melakukan pemungutan suara, karena ketidaktaatan KPPS,” ujarnya.

Sunarman Sukamto berkata, penyandang disabilitas sebenarnya ingin menjadi bagian dari pesta demokrasi, baik sebagai pemilih, penyelenggara atau pun peserta Pemilu seperti jadi caleg. Namun memang kesempatan belum terbuka lebar untuk para penyandang disabilitas, meskipun ada 1-2 orang yang dilibatkan.

Dia berharap Bawaslu se-Indonesia bisa memaksimalkan, mulai dari pengawasan tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke pedesaan. Lalu memaksimalkan partisipan dari komunitas penyandang disabilitas.

Memang saat ini TPS belum ditentukan, KPPS juga belum dibentuk, sehingga berapa TPS yang bisa melayani pemilih penyandang disabilitas belum bisa dipastikan. Namun, informasi Kantor Staf Presiden sudah berkomunikasi dengan KPUD di Indonesia, terkait data TPS yang menunjang pemilih disabilitas.

Hingga saat ini, data pemilih penyandang disabilitas se-Indonesia masih terus dikumpulkan. Termasuk partisipan disabilitas di Pemilu sebelumnya. Jumlah pemilih disabilitas ada yang stagnan, ada juga yang naik dua kali lipat.

Saat ditanyakan perihal petugas yang paham bahasa isyarat, diakuinya memang tidak ada pedoman teknis tentang disabilitas, tetapi hanya arahan secara lisan saja.

“Tapi kalau dipahami peraturan KPU, sudah cukup jelas. Hanya aturan teknisnya, petugas KPPS tidak ada buku pedoman atau panduan (bahasa isyarat). Apalagi TPS digelar di lokasi yang sama, sehingga terjadilah (kurangnya sapras disabilitas) secara terus menerus,” ucapnya.

Timnya sudah memastikan ke sisi penyelenggara KPU, agar terus melakukan pemantauan dari H-7 Pemilu 2024, baik KPPS dan TPS. Terutama TPS mana yang memfasilitasi disabilitas, baik sapras, akses dan petugas KPPS yang bisa melayani pemilih disabilitas.

“Pembentukan KPPS harus mendapatkan bimtek, TPS mana saja yang bisa diakses disabilitas. Sebaiknya harus melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, jika ada pertanyaan bisa menjawab. Karena mungkin petugas KPPS tidak semuanya paham atau baru bertugas. Jadi penting mengajak penyandang disabilitas,” katanya.

Memang tidak ada lembaga khusus untuk monitoring penyediaan sapras untuk disabilitas diTPS-TPS, hanya berpatokan pada PKPU, bawaslu dan komunitas penyandang disabilitas.

Sosialisasi penggunaan kertas suara untuk penyandang tunanetra juga menjadi hal yang penting juga. Apalagi di Pemilu sebelumnya, ada huruf braille yang salah penulisannya sehingga berpengaruh pada pencoblosan yang dilakukan tunanetra.

Keterlibatan keluarga untuk mendampingi pemilih disabilitas sangat penting. Namun petugas KPPS juga bisa membantu pemilih disabilitas mencoblos, namun dengan menandatangani surat kesepakatan tidak akan intervensi atau membocorkan siapa yang dipilih oleh pemilih disabilitas.

Diakuinya, masih rendahnya partisipan pemilih disabilitas yang berasal dari pedesaan. Apalagi letak geografisnya agak susah, termasuk tantangan distribusi sapras ke TPS-TPS. Yang sudah cukup baik perkembangannya ada di perkotaan atau di pinggir kota.

Lalu adanya potensi intervensi ke penyandang disabilitas dari pihak lain, untuk mendulang suara kemenangan di Pemilu. Untuk itu, pentingnya KPU mengedukasi politik, sehingga pemilih disabilitas bisa memilih sesuai dengan keputusannya, bukan berdasarkan apa yang didapatkan dari oknum tertentu.

“Kalau penyandang disabilitas memilih berdasarkan apa yang didapatkan, teman-teman tidak akan jadi bagian dari pembangunan Pemilu. Pemilih kritis harus mampu mengatasi kepentingannya, kenapa harus memilih sosok-sosok tersebut. Komitmen apa yang dilakukan dalam berkontribusi dalam semua bidang,” ucapnya.