Memacu Pengelolaan Dana Sosial di Sumbar, Kembangkan Program Unggulan

Dinas Sosial Sumbar kunjungi Pemprov NTB. (Liputan6.com/ ist)

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Sosial Sumatera Barat mengunjungi Nusa Tenggara Barat untuk belajar mengenai penerapan program unggulan, salah satunya aplikasi NTB Care yakni aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat setempat.

NTB Care sudah mendapat penghargaan di tingkat nasional. Di 2022 misalnya, komitmen terhadap pemberantasan kebutaan akibat katarak mendapatkan reward dari Kementrian Kesehatan RI.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sumatera Barat, Rumainur mengatakan di luar Jakarta, program unggulan dari NTB yang terbaik.

Oleh sebab itu, ia memboyong 64 tenaga sosial yang ada di Sumatera Barat untuk langsung berinteraksi dengan Pemerintah NTB.

"Di Lombok keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial, di bawah satu jam petugas sampai di lapangan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada," kata Rumainur.

Sebenarnya, menurut Rumainur, di Sumbar sejenis NTB Care sudah ada tapi belum menyatu. BPBD dengan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) hanya menerima laporan kejadian kebencanaan.

Sedangkan Kominfo pada waktu-waktu tertentu menerima laporan kemacetan lalu lintas, keluhan pengunjung wisata saat liburan.

Sumbar akan bangun sebentuk NTB Care yang merupakan gabungan dari berbagai SKPD dengan Call Centre 117. Gedungnya akan dibangun pada Januari 2024. Letaknya bersebelahan dengan Rencana komplek Balai Besar BNPB di Cangkeh Lubuk Begalung, Padang.

"Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya," jelasnya.

Januardi, seorang peserta Studi Implentasi Pengelolaan Dana Sosial 18-21 Desember ini merasa kagum dengan kesigapan tenaga sosial di sana.

"Mereka langsung olah dan segera mengirimkan petugas," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Rawan Bencan

Studi itu juga didampingi Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Ia menyampaikan Sumbar daerah rawan bencana. Maka, mau tidak mau, anggaran mesti disediakan.

"Jika NTB punya NTB Care, Sumbar punya 119. Bahkan pengelolaan mesti disediakan sebelum bencana datang," katanya.

Menurutnya hal ini sangat penting. Setidaknya dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Sosial Sumbar, korban bencana masih menjadi isu.

Dalam Renstra disebutkan, Ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana.

Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Selain itu, masalah sosial yang umum masih meliputi Sumbar. Masih Tingginya Penduduk Miskin dan Rentan dengan Status Kesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi.