Perkuat Implementasi Satu Data Pemerintahan, Diskominfo Kaltim Gelar Seminar Nasional

Liputan6.com, Balikpapan - Untuk kembali menekankan pentingnya kebijakan satu data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menggelar Seminar Nasional bertema ‘Data Statistik Sektoral Terintegrasi di Era Pemerintahan Digital’ di Hotel Novotel, Balikpapan.

Seminar yang dirangkai dengan Rapat Kerja (Raker) I Tahun 2023 Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) itu diikuti perwakilan Diskominfo dari 14 Pemprov dan 10 Pemkab/Pemkot di Indonesia.

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal memastikan, kebijakan tata kelola data pemerintah provinsi (Pemprov) telah menuju arah positif, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia.

Faisal menerangkan, sistem pengelolaan data antar sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim saat ini telah terintegrasi, termasuk juga dengan pemerintah kabupaten-kota.

"Kami di Kaltim sudah menuju pada apa yang tertuang dalam Perpres. Bahkan, sistem kita telah terintegrasi sebagai koordinasi dengan BPS, Bappeda dan lain sebagainya," terangnya disela kegiatan, pada Kamis (14/9/2023).

Selain itu, sambung Faisal, kegiatan ini juga untuk menyegarkan kembali Perpres satu data. "Kita ingin me-refresh kembali bahwa Perpres satu data itu sangat penting, tapi dalam implementasinya masih jauh dari harapan," paparnya.

Pembinaan terhadap seluruh Diskominfo kabupaten-kota di Kaltim sejatinya menjadi fokus utama dari kegiatan tersebut. Paparan kegiatan diharapkan mampu lebih efektif dan efisien dengan mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat sebagai pembicara.

Faisal mengakui apabila Pemprov Jabar sejauh ini dinilai sebagai pemerintah daerah paling sukses dalam mengimplementasikan digitalisasi di Indonesia. Sehingga, akan ideal untuk dijadikan sebagai rujukan pada kegiatan tersebut.

Terlebih, Sekda Jabar merupakan penerima ADLGA (ASKOMPSI Digital Leadership Government Award) tahun 2023 karena dianggap berhasil menerapkan kebijakan digitalisasi di lingkup pemerintahan.

Menurutnya, peran Sekda menjadi kunci utama digitalisasi pada sistem pemerintahan.

"Ketika Sekda bisa menggerakkan semua lininya, pasti jalan itu. Kita berharap wawasan ini juga bisa diikuti kawan-kawan dari seluruh Indonesia, karena pembicara juga kompeten secara nasional," tuturnya.