Mengkritik Langkah Pemerintah Hadapi Hacker Bjorka dan Kebocoran Data

Liputan6.com, Gorontalo - Akhir-akhir ini, Indonesia sendiri tengah dihebohkan dengan serangan hacker dan isu tentang kebocoran data. Hacker dengan Bjorka ini, diduga membongkar data pribadi sejumlah lembaga dan pejabat publik pemerintah Indonesia.

Tidak hanya dugaan membocorkan data pribadi, pelaku juga menyebut pelaku pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Hacker itu menyebut, jika motif atas aksi peretasan itu sebagai bentuk demonstrasi pada era yang baru.

Dengan adanya persoalan ini, dua instansi pemerintah menjadi sorotan publik, yakni, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Kedua instansi tersebut seakan saling melempar tanggung jawab dengan persoalan ini. Kominfo mengklaim jika serangan siber merupakan tanggung jawab BSSN dan bukan ranah dari Kominfo.

Sementara BSSN mengaku, jika keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas dan Masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, Muhajir, salah satu pegiat informasi teknologi (IT) di Provinsi Gorontalo mengaku jika saling menyalahkan kedua instansi saat ini bukanlah hal yang bijak di tengah gempuran serangan hacker Bjorka.

Menurutnya, jika yang harus dipikirkan oleh instansi terkait adalah keamanan data. Bukan saling menyalahkan, sebab, saling menyalahkan bukanlah solusi menangani serangan siber.

"Pemerintah atau instansi terkait kan punya akses soal database, seharusnya memikirkan bagaimana memperkuat sistem keamanan," kata Muhajir.

Selain itu, jika saling melempar tanggung jawab malah akan membuat masalah ini berlarut-larut, maka yang ditakutkan tidak ada solusi. Sementara serangan siber terus dilancarkan ke Indonesia.

"Sudahlah jangan saling lempar tanggung jawab, yang harus dilakukan adalah bagaimana kita cari solusi yang tepat. Intinya ini tanggung jawab pemerintah," tuturnya.

Lakukanlah upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber. Hal itu demi mencegah risiko lebih besar pada beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di berbagai instansi.

"Mitigasi itulah saya kira efektif daripada saling melempar tupoksi. Karena ini menyangkut data negara dan masyarakat indonesia," ia mendaskan.

Simak juga video pilihan berikut: