Pilkada Medan, PDIP Bakal Pilih Akhyar Nasution atau Bobby Nasution?

5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Kelima, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya memenangkan pilpres dan pileg sebagai satu tarikan napas perjuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa setiap kader partai itu harus mengikuti aturan partai. Jika tidak, kader tersebut harus keluar dari partai. Termasuk menaati kebijakan partai terkait rekomendasi pilkada.

Hal ini dikatakan Hasto saat menanggapi kabar bahwa Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Akhyar Nasution yang diusung oleh PKS dan Demokrat di Pilkada Medan.

Sementara, PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang bakal diusung di Pilkada Medan. Meskipun santer mengarahkan dukungan kepada Bobby Nasution.

"Jadi pertama bahwa seluruh kader partai itu punya disiplin terhadap aturan main, regulasi, dan juga kami jalankan demokrasi yang dipimpin oleh ideologi. Ketika Ibu Ketua Umum telah mengambil keputusan terhadap calon kepala daerah, maka disiplin yang diterapkan di PDIP dan itu jadi kultur demokrasi yang dibangun di PDIP yang wajib taat azas," kata Hasto, Rabu (22/7/2020).

"Yang tidak taat kami persilakan untuk keluar," lanjut dia.

Dia menegaskan, bahwa di dalam mempertimbangkan bakal calon kepala daerah, PDIP melihat banyak aspek. PDIP tidak hanya mempertimbangkan faktor elektoral, tetapi juga bagaimana proses menjadi pemimpin. Proses itu termasuk berproses dari suara arus bawah, dilanjutkan tahapan-tahapan penyaringan seperti psikotes hingga pembobotan politik.

"Tetapi juga ada kepentingan strategis, baik bersifat nasional maupun juga di dalam kerja sama antar parpol," tambah Hasto.

Prinsip ketiga, lanjut Hasto, sebagai parpol yang terus membangun kemampuan berorganisasi demi membangun pemerintahan yang baik dan bersih, maka PDIP memastikan aspek-aspek hukum. PDIP tidak pernah mencalonkan bakal calon yang punya persoalan hukum. "Itu jadi komitmen partai," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Mendapat Pendidikan Kepemimpinan

Keempat, kata Hasto, PDIP berkomitmen juga bahwa melalui sekolah partai, semua calon yang mendapatkan rekomendasi akan dididik serta disiapkan dengan aspek-aspek strategis berbasis gotong royong, pemahaman terhadap pembumian ideologi Pancasila, hingga belajar best practice dari kepala daerah yang berhasil.

"Dan Alhamdulillah, kepala-kepala daerah yang mampu mengambil langkah terobosan dan dinyatakan berhasil oleh rakyat itu sebagian besar berasal dari PDI Perjuangan. Kami mengucapkan terimakasih atas kerja sama yang ditunjukkan sehingga melalui langkah-langkah sistemik itu, kepemimpinan kader PDI Perjuangan banyak diterima oleh masyarakat," pungkasnya.