Mendagri Ingatkan Satpol PP Harus Netral dalam Pemilu 2019

Menteri Dalam Negeri Lantik Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah — Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada acara serah terima surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah di Kemendagri Jakarta, Senin (9/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Indonesia. Dalam rakornas ini, Tjahjo meminta agar Satpol PP ikut menyukseskan Pemilu 2019 dengan melakukan sosialisasi hak pilih kepada masyarakat.

"Konsolidasi pemilu tadi ya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih, pentingnya merekam KTP. Masih ada KTP ganda, mbok ya KTP (ada) dua, (ada) tiga ya lapor lah. Pastikan dia tinggal di mana," ujar Tjahjo di Hotel Media Tower Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Dia juga mengingatkan agar Satpol PP bersikap netral dalam Pemilu 2019. Tjahjo menegaskan, Satpol PP tidak boleh ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

"Anda harus netral. Mengajak milih A enggak boleh. Siappun Presidennya, Gubernurnya, kita tegak lurus. Satpol PP pegang PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dengan baik," imbau Tjahjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tukang sayur yang mengaku sedang beristirahat kaget bukan main saat dirazia Satpol PP.

2 dari 2 halaman

Singgung Radikalisme dan Terorisme

Selain soal Pemilu, Politisi PDIP itu menyinggung soal radikalisme dan terorisme. Tjahjo mengatakan Satpol PP harus mencermati ancaman radikalisme dan terorisme di lingkungan tempat berkerja.

"Tugas satpol PP tidak hanya datang absen, sebagai anggota Satpol PP mencermati lingkungan anda, di mana anda bertugas, karena gerakan-gerakan yang berkaitan dengan radikalisme terorisme itu bisa muncul setiap saat. Dan ini bukan taggungjawabnya TNI, kepolisian, BIN, tapi juga tanggungjawab kita bersama radikalisme terorisme," jelasnya.

Terakhir, Tjahjo berbicara soal daerah rawan korupsi. Dia meminta Kasatpol PP mengingatakan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah agar menjauhi korupsi.

"Kasatpol sebagai pengguna anggaran hati-hati pada area rawan korupsi. Ingatkan pejabat SKPD. Terus tolong saling diingatkan diantara kita," Tjahjo memungkas.