Sukses

PDIP Bentuk Tim Pemenangan Pilkada, Berharap Tak Dibenturkan dengan Aparat Seperti di Pilpres

Adian melaporkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 nanti, terdapat 142 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi, PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah dan calon wakil Kepala daerah.

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) siap menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2024 mendatang. 

Salah satu kesiapan yang telah dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada Serentak secara nasional oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan," kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu, di arena Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Adian melaporkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 nanti, terdapat 142 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi, PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah dan calon wakil Kepala daerah.

"Di luar daripada itu, kita membangun kerja sama dengan partai-partai yang lain," ujarnya.

Adian mengaku menangkap pesan penting yang disampaikan oleh pengurus daerah PDIP di seluruh Indonesia. Mereka bersepakat, tak ingin apa yang terjadi pada pilpres kemarin.

"Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan Kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair," kata dia.

Adian menyebut, PDIP ingin pilkada nanti menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Adian mengatakan, rakyat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara riang dan gembira.

"Dan memilih dengan bebas tanpa diintimidasi, distop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosial dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan," pungkasnya.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut diantaranya Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPD Kalimantan Selatan Lasarus, Ketua DPD Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Ketua DPD Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri, Ketua DPD Maluku Benhur G. Watubun, Ketua DPD Papua Barat Daya Yoppy Ones.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

PDIP Waspadai Cawe-cawe Jokowi Jelang Pilkada 2024, Modus Sebar Bansos

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai adanya indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali, gitu lho ya," sambungnya.

Djarot menegaskan distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Djarot berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada pilkada.

"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," tegasnya.

Atas adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan di pilkada 2024, PDIP juga akan menjadikan hal tersebut sebagai materi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.

"Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal," ucap Djarot.

3 dari 3 halaman

Jokowi Lanjutkan Sebar Bansos hingga Desember 2024

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi bansos beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024.

Kepala Negara juga berharap distribusi itu dapat diperpanjang hingga Desember, tetapi tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember," ujar Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024).

Bansos beras pertama kali dibagikan pada September 2023. Semula, bansos beras hanya diberikan untuk tiga bulan, yakni hingga Oktober 2023.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini