Tim Hukum Ganjar-Mahfud Siapkan 30 Saksi dan 10 Ahli untuk Gugatan di MK

Sebelumnya, dalam konferensi pers resmi terkait tanggapan penetapan KPU, Ganjar langsung melontarkan penyataan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan pilpres 2024 ke MK.

"Tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir. Tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan," kata Ganjar Pranowo dalam konferensi pers di Posko Pemenangan, Kamis (21/3/2024).

Ganjar menegaskan gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses pemilu 2024. "Sebelumnya ada proses, maka inilah yang harus dibuka semuanya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, pihaknya menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar demokrasi Indonesia bisa kembali baik.

"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat, kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan baik. Maka benteng terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Kami sudah menyiapkan tim hukum," katanya.

Ganjar berharap gugatan kali ini bisa menjadi momentum kembalinya kredibilitas MK dan juga demokrasi di Indonesia.

Tim Hukum dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) secara resmi telah mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus memimpin langsung proses pendaftaran.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan telah mengunggah secara daring pada pukul 01.00 WIB, Kamis (21/3/2024).

"Alhamdulillah hari ini insyaallah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi," ujar Yusuf. 

Yusuf Amir mengatakan pihaknya menggandeng ratusan kuasa hukum untuk menghadapi sidang PHPU yang akan berlangsung secara maraton selama 14 hari.

"Kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190 orang," kata Yusuf di Gedung 3, Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Selain kuasa hukum, Yusuf mengatakan pihaknya juga membawa berkas dan dokumen yang menjadi bukti untuk PHPU. Jumlahnya diklaim mencapai ratusan halaman.

Dia menambahkan, tim hukum AMIN juga akan membawa banyak saksi fakta dan saksi ahli untuk menyampaikan secara langsung bukti di lapangan berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan.

"Saksi juga sudah kami siapkan, sudah kami verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Insyaallah nanti saksi-saksi akan hadir menjelaskan di persidangan," Yusuf menandasi.

Diketahui, pada permohonan yang diregistrasi hari ini, Tim Hukum AMIN berpendapat bukan sekadar menyoal hasil dari pilpres 2024, melainkan hal yang lebih fundamental yaitu terkait proses yang dinilai banyak kejanggalan.

Selain itu, PHPU dilayangkan ke MK juga sebagai pembuktian dari amanah perubahan yang dititipkan oleh 40 juta lebih suara yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin di pilpres 2024.