Dana Kampanye PSI Cuma Rp 180 Ribu, Bawaslu: Enggak Rasional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku, heran dengan laporan awal pengeluaran dana kampanye (LADK) sebesar Rp 180 ribu yang dilaporkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurutnya, laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PSI.

"Kan enggak rasional kalau masih tetap Rp180 (ribu). Loh ini ke mana? Mereka kampanye di mana-mana, kok enggak ada laporannya? Itu kan tidak logis dan tidak rasional," kata Bagja dilansir dari Antara, Kamis (11/1/2024).

Bagja menambahkan, dana kampanye partai politik, baik penerimaan maupun pengeluaran, harus terus diperbarui. Terlebih, nantinya akan ada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ia berpendapat, LADK PSI yang hanya Rp180.000 harus dilakukan pengecekan.

"Ya itu harus dicek kenapa yang bersangkutan demikian. Harus di-update terus, kan ada LPPDK nanti. Di situ akan dilihat update-nya," ucap Bagja.

Menurut Bagja, terkadang partai politik menyerahkan laporan seadanya dan baru melakukan perbaikan belakangan. Hal itu, katanya, menjadi persoalan proforma di kalangan partai politik.

"Kadang-kadang orang untuk mematuhi proforma itu dimasukkan dulu, perbaikan-nya belakangan. Itu juga jadi persoalan," ujar Bagja.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam LADK semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024, Selasa 9 Januari 2024 lalu.

Berdasarkan LADK tersebut, PDI Perjuangan tercatat sebagai partai politik dengan total penerimaan dan pengeluaran paling tinggi, yakni masing-masing Rp183.861.799.000 (Rp183 miliar) dan Rp115.046.105.000 (Rp115 miliar).

Sementara itu, PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180.000; sedangkan total penerimaannya adalah Rp2.002.000.000 (Rp2 miliar).