Bawaslu Didesak Usut Tuntas Kisruh Surat Suara Pemilu 2024 di Taiwan

Aminurokhman mengingatkan penyelenggara pemilu jangan menganggap sepele isu kecurangan pemilu. Setiap insiden harus bisa dicegah dengan upaya komprehensif.

“Saya kira ini akan menjadi preseden buruk ketika ini tidak diusut tuntas oleh Bawaslu, ya meskipun KPU RI menganulir mengatakan bahwa itu tidak sah dan rusak. Itu bukan berarti penyelesaian masalah. Orang ketahuan melakukan perbuatan melanggar terus minta maaf terus pelanggarannya dianggap tidak pernah ada, dalam hukum kan tidak begitu,” tegas legislator dapil Jatim II ini.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja telah melakukan pengawasan dengan menelusuri beredarnya informasi pengiriman surat suara melalui metode pos di Taipei.

Pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih di Taipei untuk pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur.

"Khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU 25/2023 yang mengatur 'Pengiriman surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan oleh ketua KPPSLN pos paling lambat 30 hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN," kata Rahmat dalam konferensi persnya, Kamis (28/12/2023).

Rahmat menjelaskan, dalam aturan PKPU 25/2023 menyatakan waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada 2-11 Januari 2024. Oleh karena itu, Bawaslu menduga terdapat pelanggaran administrasi pemilu oleh KPPSLN Taipei.

Metode pemberian suara di luar negeri dapat dilakukan melalui tiga metode, yakni pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), pemberian suara melalui Kotak Suara Keliling (KSK), dan pemberian suara melalui Metode Pos.

"Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN Pos dan/atau PPLN Taipei," kata Bagja.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com