Partai Buruh Yakin Dapat Suara dari Serikat Pekerja Banten

Liputan6.com, Jakarta Partai Buruh Provinsi Banten menyelenggarakan Konsolidasi Akbar bertajuk 'Selangkah Lagi Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera' di Tangerang, Selasa (26/12/2023).

Adapun, ini dihadiri oleh kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh tingkatan di Banten, termasuk para calon legislatif yang maju di Pemilu 2024.

Ketua Mahkamah Partai Buruh yang juga Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz berkeyakinan satu juta buruh akan mendukung partainya di Pemilu kali ini.

"Selama ini buruh berjuang di parlemen jalanan bukan tidak menang tapi tidak adanya kekuatan secara politik untuk merubah kebijakan," kata dia dalam keterangannya.

Riden menegaskan, jika partai buruh lolos ke Senayan, program prioritasnya adalah mengncabut omnibus law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.

Sementara, Ketua KC FSPMI Tangerang, Jumali berkeyakinan, setidaknya di Provinsi Banten akan ada satu fraksi di DPRD Provinsi Banten. Termasuk dengan meloloskan tiga DPR RI dari Banten.

Sebelumnya, Partai Buruh mengapresiasi sikap Ganjar Pranowo yang menyatakan akan meninjau ulang UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja. Pernyataan itu diminta untuk tidak sekadar menjadi janji kosong.

"Partai Buruh mengapresiasi, tetapi jangan berhenti di janji," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers via Zoom, pada Jumat, (15/12/2023).

"Pasal mana yang ingin direvisi? Apakah Capres Ganjar paham terhadap apa yang diinginkan oleh buruh? Jangan hanya janji, tapi tidak memahami substansi," lanjutnya.

Diketahui sebelumnya, dalam Konsolidasi dengan Buruh dan Pelaku UMKM di Gedung Guru Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ganjar berjanji akan mengevaluasi UU Cipta Kerja jika terpilih menjadi Presiden pada 2024. Menurutnya, ada yang keliru dari UU Cipta Kerja mengingat seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan justru merasa tidak nyaman dengan aturan itu.

Mendengar pernyataan tersebut, Said Iqbal pun menantang agar Ganjar bisa membuktikan komitmennya. Jangan hanya mengumbar janji hanya demi memanfaatkan momentum dan meraup suara buruh.

"Ketika beliau ingin meninjau ulang, ambil 2 poin saja. Apakah setuju dengan kenaikan upah? Apakah setuju dengan outsourcing,?" kata dia.

"Contoh pasal terkait upah murah, apakah Pak Ganjar setuju dengan perjuangan buruh tentang kenaikan upah? Setuju kah dengan kenaikan gaji yang hanya 3,6%? Kalau setuju berarti hanya lip service," sambungnya.