Ulama se-Jateng dan Jatim Dukung Anies-Cak Imin, Beri 8 Rekomendasi

Anies Baswedan mengaku sangat bersyukur kembali mendapat tambahan dukungan dari para ulama.

Gubernur DKI periode 2017-2022 itu menilai dukungan yang diberikan para ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi suntikan semangat dalam ikhtiarnya menghadirkan perubahan untuk Indonesia.

"Jadi alhamdulillah, pada siang hari ini menghadiri penutupan dari kegiatan halaqoh kebangsaan dan ijtima ulama dari ulama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disampaikan tadi pesan-pesan perubahan oleh KH Said (Abdurrochim), dan kami menerimanya sebagai sebuah amanah," ujar Anies Baswedan.

Anies bertekad tidak akan mengecewakan harapan para ulama terhadapnya. Apalagi harapan para ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur seragam dengan harapan jutaan rakyat yang telah dia temui selama safari politiknya dalam setahun terakhir.

"Insyaallah kami, saya dan Gus Muhaimin akan berjuang sebagai dwi tunggal untuk membawa amanat ini. Insyaallah bisa kita laksanakan bersama-sama untuk perubahan agar benar-benar keadilan, kesetaraan itu hadir di semua aspek. Ini sebuah pesan yang insyaallah akan sangat berdampak pada dukungan untuk perubahan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insyaallah meluas ke seluruh Indonesia," kata Anies.

Capres dari Koalisi Perubahan itu menyatakan, banyak pihak yang dulu merasa tidak perlu perubahan sekarang mereka mengatakan bahwa bangsa ini perlu perubahan. Semua pihak ingin mengembalikan Indonesia menjadi negeri yang menjunjung tinggi adab kehidupan bernegara dan kewarasan dalam kehidupan berbangsa.

"Jadi hari ini pesan perubahan bukan saja bergaung kepada mereka yang terpinggirkan, terkalahkan, tapi pada mereka yang menginginkan Indonesia dalam rel negara hukum, di mana kekuasaan diatur hukum, bukan negara kekuasaan," ujar Anies.

Berikut butir-butir Risalah Sarang Ulama se-Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Perubahan:

1. Senantiasa mempertimbangkan pendapat dan pandangan ulama dalam menyusun kebijakan strategis dan menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Menerapkan kepemimpinan Dwi Tunggal antara presiden dan wakil presiden secara konsisten dalam memimpin negara dan menjalankan pemerintahan demi terjaga kekompakan kepemimpinan nasional sebagai wujud kepemimpian gerakan.

3. Menjalankan secara efektif Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren, mengoptimalkan Dana Abadi Pesantren, menerbitkan regulasi turunan, petunjuk teknis dan memastikan implementasi sampai ke tingkat pesantren di seluruh wilayah Indonesia.

4. Memperkuat pendidikan pesantren dan memberi pengakuan yang diperlukan bagi pendidikan keagamaan Islam nonformal, seperti Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an, Majlis Ta'lim, serta kegiatan pendidikan lain tempat ibadah.

5. Mencegah kebangkitan paham-paham yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Eka, seperti paham komunisme, leninisme dan faham-faham lain yang menyimpang dari konstitusi negara.

6. Menegakkan hukum dan perundang-undangan sebagai upaya meneguhkan negara Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan sebagaimana amanat Konstitusi.

7. Memastikan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara imparsial.

8. Mendorong kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com