Sukses

Tepis Isu PAN Tersandera, Saleh Daulay Tegaskan Penetapan Cawapres Prabowo Berdasarkan Musyawarah

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Daulay mengatakan keikutsertaan PAN dalam KIM bukanlah hasil dari paksaan. PAN telah melakukan banyak pertimbangan dengan serius.

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa PAN tidak pernah tersandera dalam proses penetapan calon wakil presiden (cawapres).

Dia menjelaskan bahwa keputusan akhir untuk mengusung Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto merupakan hasil dari musyawarah mufakat dengan PAN. 

Hal ini merespons isu yang menyatakan bahwa pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut tersandera hingga harus memutuskan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo.  

"Partai Amanat Nasional tidak tersandera. Bapak tahu sampai last minute. Terakhir itu, partai nasional tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Jadi kami tidak pernah tersandera," kata Saleh dikutip Liputan6.com dari You tube Indonesia Lawyers Club, Kamis (9/11/2023). 

Saleh juga menyoroti liputan media terkait pengumuman calon wakil presiden (Cawapres) dari koalisi Indonesia Maju.

Menurutnya, hingga detik terakhir sebelum penetapan, nama Erick Thohir tetap berada dalam sorotan. Keputusan akhir untuk mengusung satu nama adalah hasil dari musyawarah mufakat yang dilakukan dalam koalisi. 

"Di media yang sampai detik pada saat satu hari sebelum penetapan cawapresnya Prabowo itu, kita masih tetap Erick Thohir yang mana yang tersandera. Kalau pada akhirnya koalisi Indonesia Maju memutuskan satu nama kami ikut itu, kenapa kami ambil musyawarah mufakat," ucapnya. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Saleh Daulay: Keikutsertaan PAN dalam Koalisi Bukan Hasil Paksaan

Saleh juga mengingatkan bahwa, keikutsertaan PAN dalam koalisi ini bukanlah hasil dari paksaan. Dia menjelaskan bahwa sebelum memutuskan untuk bergabung dengan KIM di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, PAN telah melakukan banyak pertimbangan dengan serius. 

"Kami di koalisi ini datang bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Pertama kali kami dulu datang ke PDI Perjuangan. Ada recordnya saya datang di situ. Saya hadir di acara di Semarang, Ganjar datang. Iya kan kita datang, jadi ada proses ini untuk menentukan pilihan. Pada akhirnya kami memilih untuk bergabung dan Prabowo," jelas Saleh.

Terkait dengan isu pengusulan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto, Saleh menyatakan bahwa PAN mendukung putusan KIM. Meskipun demikian, PAN juga menyatakan kesiapannya jika nantinya keputusan tetap menghormati. 

"Kami mendorong elektrik sebagai pendamping. Walaupun belakangan nanti putusan dari koalisi Indonesia Maju tetap ke Gibran kita tidak ada masalah," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Ketum PAN Zulkifli Hasan Yakin Pemilu Berjalan Demokratis

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, Pemilu 2024 akan berjalan dengan sukses dengan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Dia pun menginginkan hasil Pemilu 2024 memenuhi aspirasi rakyat Indonesia. Adapun ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemilu Berintegritas yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (8/11/2023).

"Kami berambisi agar Pemilu kita dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil (jurdil)," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini.

"Keberhasilan demokrasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa presiden dan wakil rakyat terpilih sesuai dengan keinginan rakyat," sambungnya.

Zulhas sendiri merupakan satu-satunya ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut.

Selain Zulhas, Rakornas DKPP juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Menkopolhukam RI Mahfud MD, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Heru Budi Santoso, Ketua KPU Hasyim Asyari, Rahmat Bagja, serta Ketua Umum DKPP Heddy Lukito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan sangat demokratis.

Dia memastikan bahwa Pemilu 2024 tak akan bisa dan sangat sulit untuk diintervensi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini