PDIP Umumkan Cakada 4 Provinsi dan 58 Kabupaten/Kota Hari Ini

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Saat Memberikan Arahan di Sekolah Partai Gelombang II (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta - PDIP kembali mengumumkan calon kepala daerah (Cakada) yang akan diusung di Pilkada 2020 hari ini. Pengumuman ini adalah gelombang ke-IV setelah pengumuman pertama 19 Februari, kedua 17 Juli dan ketiga 11 Agustus 2020 lalu.

Pengumuman akan kembali dilakukan telekonferensi. Menurut jadwal, pembukaan dengan Protokoler Partai dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Ketua DPP Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani akan membacakan daftar calon yang telah diputuskan Partai, dilanjutkan pengarahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memberi penekanan terkait kedaulatan pangan dan politik lingkungan.

"Seperti pada agenda sebelumnya, Ibu Megawati akan memberikan pengarahan terkait tugas dan tanggung jawab calon pemimpin serta sejumlah amanat lainnya termasuk peneguhan ideologi Pancasila serta pentingnya kedaulatan pangan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sementara Mbak Puan akan membacakan daftar Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di 4 Provinsi dan 58 Kabupaten/Kota," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (28/8/2020).

"Setelah Mbak Puan membacakan nama-nama paslon dari wilayah timur ke barat, lima paslon mewakili tiga zonasi waktu akan diminta untuk memberikan tanggapan," lanjut Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Presiden Pertama RI Soekarno di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020).

2 dari 2 halaman

Cakada Surabaya

Adapun empat paslon provinsi yang akan diumumkan yakni Jambi, Kepri, Kaltara dan Sulteng. Paslon PDIP untuk pilkada Kota Surabaya dipastikan akan menarik perhatian publik.

Menurut Hasto, pengumuman calon kepala daerah gelombang IV sekaligus mengakhiri proses internal di Partai dalam menyeleksi calon pemimpin terbaik untuk ditawarkan kepada rakyat dalam pilkada serentak 2020. Ia menyebut tetap akan mendahulukan kader untuk maju.

"Kebijakan partai tetap lebih mendahulukan kader sendiri untuk diusung. Akan tetapi, karena pertimbangan elektoral yang tak memadai di beberapa pilkada, Partai membuka diri dan mengusung calon dari kalangan profesional, Purnawirawan TNI dan Polri, serta mereka yang meniti karir di jalur birokrasi, tokoh masyarakat dan pemimpin muda," pungkas Hasto.