KPU Halmahera Barat Ungkap Intimidasi ke Penyelenggara Pilkada

Liputan6.com, Ternate - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat mengungkapkan, sejumlah petugas pemutakhiran data pemilih, mendapat intimidasi dan ancaman. Intimidasi dan ancaman itu mereka dapatkan saat melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2020 di wilayah enam desa.

"Sesuai laporan, petugas kami di lapangan seringkali mendapat ancaman dan diintimidasi saat bertugas pada pemutakhiran data di wilayah enam desa," kata Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara, Ircham P Puni saat pertemuan bersama KPU, Bawaslu, Pemda dan DPRD kabupaten Halut dan Halbar terkait evaluasi pelaksanaan coklit di kantor Bawaslu Malut, di Ternate, seperti dilansir Antara, Kamis (20/8/2020).

Menurut dia, kondisi ini sama seperti yang dialami penyelenggara pemilu dari Kabupaten Halut.

"Kami menganggap, kondisi yang sama juga dialami teman-teman kami di lapangan seperti yang dialami teman-teman dari Halmahera Utara," ujar Ircham.

Oleh karena itu, saat pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020 di wilayah enam desa, tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan empat poin antara KPU, Bawaslu, Pemda serta Forkompinda yang dilakukan pada 11 Juli 2020 di kantor perwakilan provinsi di Ternate.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: