Kubu Prabowo: Banyak Kejanggalan Penerapan Hukum di Negeri Ini

Di kesempatan sama, Juru Bicara Advokasi BPN, Muhammad Syafi'i senada dengan Taufik. Dia mencontohkan kasus dugaan penistaan agama Sukmawati Soekarnoputri yang tidak diproses. Kemudian aparat juga diam saat Bupati Boyolali mengucapkan kata tak pantas kepada Capres Prabowo Subianto.

"(Kasus) di Boyolali setelah kita adukan tetapi tidak diproses sampai saat ini seperti Tengku Zulkarnain, Neno Warisman, Ahmad Dhani," ujar Syafi'i.

Menurut anggota Komisi III DPR tersebut slogan profesional, modern dan terpercaya (promoter) polisi tidak bisa dipercaya. 

"Jangan kalau yang mengadukan berseberangan dengan pemerintah prosesnya cepat sekali. Contohnya kasus Ahmad Dani. Itulah potret polisi saat ini, benar sesuai dengan tema (diskusi)," tandas dia.

TKN: Jokowi Tak Pernah Intervensi Kasus Hukum

Sementara itu Direktur hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irvan Pulungan menegaskan, hukum pada era Jokowi berdiri sendiri. Jokowi, kata dia, tidak mengintervensi terhadap suatu kasus hukum.

"Dalam pemerintahan Jokowi, hukum berdiri sendiri tanpa intervensi. Penegakan hukum sesuai koridor, supaya efektivitas hukum bisa terus ditingkatkan," ujar Ade saat menjadi narasumber dalam diskusi Ikadin di Cikini, Jakarta, Minggu 13 Januari 2019.

Dia menambahkan, tak ada pembelaan yang dilakukan Jokowi terhadap siapa pun yang terjerat kasus hukum. Bahkan menteri yang diduga terlibat korupsi pun, Jokowi juga meminta untuk diproses hukum.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com.

Saksikan video pilihan berikut ini: