Pajak Mobil Listrik Tak Lagi Gratis, Ini Tanggapan Merek Jepang dan China

Liputan6.com, Jakarta - Insentif pajak kendaraan listrik di Indonesia resmi berubah, dan kini pemilik roda empat bertenaga baterai ini tak lagi dapat menikmati insentif hingga 0 persen.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Dalam skema terbaru, mobil listrik tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya. Artinya, kendaraan listrik kini tetap menjadi objek pajak, baik untuk PKB maupun BBNKB.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden PT Toyota Motor manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengatakan perubahan struktur pajak kendaraan listrik ini sebagai bagian dari tahapan transisi menuju kemandirian industri elektrifikasi Tanah Air.

Pasalnya, kendaraan listrik ini sudah mendapatkan berbagai insentif untuk mendorong adopsi tahap awal.

"Ya kan sudah di-treatment spesial, sudah 2 tahun spesial. Ya, tapi itu kembali lagi kebijakan pemerintah lah ya," jelas Bob, saat ditemui di bilangan PIK 2, Tangerang, Senin (20/4/2026).

Menurut Bob, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Artinya, pasar roda empat bertenaga baterai ini sudah mulai terbentuk, dan pemerintah mengalihkan perhatian ke hal yang lainnya.

"Sekarang kita saatnya memikirkan insfrastruktur, seperti charging station, mungkin juga ada perubahan orientasi, itu yang kita lihat dari pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, menurut salah satu produsen asal China, Chery Group, yang memiliki beberapa merek seperti Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, dan iCar akan mengikuti segala aturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

"Kita sudah siap untuk kebijakan baru ini," ujar Zeng Shuo, Presiden Director Chery Group Indonesia, saat ditemui di Kuningan, beberapa waktu lalu.

Namun, Zeng Shuo sendiri tidak ingin memperkirakan bagaimana permintaan konsumen terkait pajak kendaraan listrik yang sudah tidak 0 persen ini.

"Kalau kita tidak bisa prediksi (penjualan EV), tapi yang bisa kita lakukan ada mengikuti peraturan dan regulasi pemerintah," tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri memang tidak menghapus seluruh insentif.

Kendaraan listrik berbasis baterai masih berpeluang mendapatkan keringanan, baik dalam bentuk pengurangan tarif maupun pembebasan sebagian pajak.

Dengan demikian, istilah “pajak 0 persen” yang sebelumnya melekat pada mobil listrik tidak lagi berlaku secara nasional.

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah adanya desentralisasi kebijakan.

Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk menentukan besaran insentif pajak kendaraan listrik di wilayah masing-masing.

Kondisi ini membuat besaran pajak menjadi tidak seragam di seluruh Indonesia.

Konsumen di satu daerah bisa saja menikmati insentif penuh, sementara di daerah lain hanya mendapatkan potongan sebagian.

Kebijakan ini dinilai memberi fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kondisi fiskal sekaligus tetap mendorong adopsi kendaraan listrik.