Polisi Minta Transportasi Massal Ditambah Jika Ganjil Genap Diberlakukan Lagi

Ganjil Genap Jakarta Belum Berlaku di Tengah Perpanjangan PSBB Transisi — Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/11/2020). Aturan sistem ganjil genap belum diberlakukan di tengah perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga dua minggu ke depan di Ibu Kota. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kembali sistem ganjil genap secara bertahap direspons oleh pihak kepolisian. Terkait hal tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, meminta agar kapasitas transportasi umum di Jakarta ditambah.

Dijelaskan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, pihaknya memahami memang saat ini terjadi kemacetan saat pagi hari lantaran masyarakat banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Namun, dalam situasi pandemi Corona Covid-19 yang masih terjadi, jika sistem ganjil genap kembali diberlakukan maka akan ada pergeseran mobilitas dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

6 Cerita Netizen Tentang Momen Paling Diingat Saat Corona, Empat Tahun Berlalu

Jadi, saat kapasitas transportasi massal tidak ditingkatkan maka akan terjadi lonjakan penumpang yang berpotensi menimbulkan klaster Covid-19.

""Sekarang masih masa pandemi, kalau ada ganjil genap pasti akan ada perpindahan moda transportasi dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum. Nah angkutan umumnya siap tidak? Kalau di Jalan Sudirman-Thamrin mungkin udah siap di situ ada MRT, TransJakarta. Kita bisa setuju itu," jelas Sambodo seperti dikutip dari News Liputan6.com, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Sambodo mengatakan, ada sejumlah rute yang sistem transportasi massalnya masih belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan lonjakan penumpang.

"Untuk jalan lainnya, kita lihat dulu seberapa mendesak kebutuhan ganjil genap di jalan itu. Kedua, ada tidak angkutan umum yang lewat situ, memadai tidak," ujarnya.

Pemberlakukan kebijakan pembatasan mobil ganjil genap akan kembali dimulai pada 3 Agustus 2020. Hal ini karena makin tingginya arus kendaraan selama PSBB transisi di DKI Jakarta.

2 dari 3 halaman

Keputusan di Tangan Pemprov

Meski demikian, Sambodo mengatakan keputusan pemberlakuan ganjil genap ada di tangan Pemprov DKI Jakarta selalu regulator.

"Nanti kita lihat bagaimana Pemda memutuskan itu walaupun tentu saja semua keputusan bidang lalu lintas itu sebaiknya memang harus dibicarakan bersama, karena di lalu lintas ini multi pemangku kepentingan, ada Ditlantas, ada Dishub ada Dinas Biina Marga, ada banyak yang terkait di situ, ada DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) dan sebagainya," pungkasnya.

3 dari 3 halaman